Fahri Hamzah Usul Semua Lembaga Parlemen Miliki UU Sendiri

Fahri Hamzah Usul Semua Lembaga Parlemen Miliki UU Sendiri
Ilustrasi rapat paripurna DPR. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / FER Selasa, 18 Juni 2019 | 18:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap lembaga parlemen di Indonesia sebaiknya diatur dengan aturan perundang-undangan sendiri sehingga lebih bisa dipastikan kinerja maupun pengawasannya.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan, saat ini lembaga DPR, MPR, DPRD dan DPD, diatur dalam sebuah Undang-undang (UU) Nomor 2/2018 tentang MD3.

"Agar sesuai dengan Undang-undang dasar (UUD), setiap lembaga perwakilan itu diatur oleh satu undang-undang khusus, jadi tidak digabung karena itu mandat dari pada Konstitusi," kata Fahri dalam sebuah diskusi di Gedung Parlemen, Selasa (18/6/2019).

"Jadi, lembaga itu nggak digabung satu-satu, MPR juga demikian, DPD juga demikian. DPRD karena sekarang sudah ada undang-undang pemerintah daerah, tendensinya kemana," tambah Fahri.

Fahri mengusulkan, bila pemerintah mau membuat DPRD lebih kuat, maka UU khusus tentang DPRD juga harus dibuat. Sehingga pengawasan di DPRD benar-benar dilakoni. Jika aturan saat ini dipertahankan, menurut Fahri, pengawasan oleh Parlemen di daerah tak kuat. Akibatnya, KPR harus melakoni peran itu hingga membuatnya ngos-ngosan.

"Semakin kuat DPRD, maka semakin kuat daerah terkontrol dalam penggunaan keuangan negara dan draf ini akan kita ajukan disidang terakhir nanti," kata Fahri.

Fahri menambahkan, pihaknya juga mengusulkan agar DPD diperkuat. Memperkuat lembaga itu, menurut Fahri, berarti mengakhiri anomali DPD. Artinya, para anggota lembaga itu harus diberikan kewenangan diperkuat.

"Kita sudah menerima draf dari DPD dan kalau itu disepakati nanti paket yang diperjuangkan," tandas Fahri.

 



Sumber: BeritaSatu.com