MK Akan Dengar 15 Saksi dan 2 Ahli dari Prabowo-Sandi

MK Akan Dengar 15 Saksi dan 2 Ahli dari Prabowo-Sandi
Suasana persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 19 Juni 2019 | 06:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang pembuktian perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), Rabu (19/6) pagi. Sidang pembuktian yang dimulai pukul 09.00 WIB diagendakan akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Prabowo-Sandi.

"Untuk besok pemohon (Prabowo-Sandi) ada 15 saksi dan 2 orang ahli. Sama untuk termohon (KPU) juga pihak terkiat (Jokowi-Ma'ruf) juga 15 saksi dan 2 ahli," ujar Ketua MK Anwar Usman saat sidang PHPU Pilpres di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Anwar mengatakan Tim Hukum Prabowo-Sandi harus menyerahkan daftar 15 saksi dan 2 ahli ke MK sebelum sidang dimulai. Sementara saksi dan ahli dari pemohon diserahkan pada Kamis (10/6/2019) serta saksi dan ahli pihak terkait diserahkan ke MK pada Jumat (11/6) sebelum sidang.

"Kemudian daftar nama saksi, alamat kemudian fotokopi kartu identitas masing-masing saksi dan ditujukan untuk ahli (dari pemohon) supaya diserahkan paling tidak besok pagi, dilampiri dengan CV-nya untuk ahli," ungkap Anwar.

Terkait jumlah saksi ini, sempat diprotes oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto (BW). BW mengakui bahwa MK mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah saksi dan ahli. Namun, dia menilai jumlah 15 saksi dan 2 ahli tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

"Dari sisi kami Pak Ketua ada problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang hendak kami kemukakan, yang sudah kami kemukakan itu rasanya 15 saksi fakta dan 2 ahli tidak mungkin untuk membuktikan (dalil-dalil permohonan)," kata BW.

BW berharap hakim MK bisa memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menentukan jumlah saksi demi membuktikan dalil-dalilnya. Pihaknya, kata BW, hukum acara khususnya pembatasan saksi membuat Prabowo-Sandi sulit membuktikan dalil-dalil permohonannya.

"Kami tentu tidak menghendaki bahwa hukum acara justru membatasi kami untuk membuktikan dalil kami karena adanya pembatasan saksi," tandas BW.

Hakim MK menolak permintaan BW. Pasalnya, MK sudah memutuskan 15 saksi dan 2 ahli untuk dimintai keterangan. Apalagi MK akan fokus pada kualitas saksi dibandingkan kuantitas saksi. MK minta BW dan tim hukumnya benar-benar selektif memilih saksi dan ahli sehingga bisa memperkuat dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi.

"Jumlah 15 (saksi) fix, Pak Bambang yang menentukan, yang besok akan kami ambil sumpahnya. Jangan berikan beban itu kepada mahkamah, soal menentukan mana (saksinya), itu wilayah pihak Pak Bambang. Jangan tambah beban mahkamah terkait hal-hal seperti ini," ujar Hakim MK Saldi Isra.



Sumber: BeritaSatu.com