KPU Siap Hadirkan Saksi dan Ahli yang Bisa Patahkan Dalil Prabowo-Sandi

KPU Siap Hadirkan Saksi dan Ahli yang Bisa Patahkan Dalil Prabowo-Sandi
Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri), Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan), dan Ilham Saputra (kanan) menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 19 Juni 2019 | 09:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang bisa membatah dalil-dalil permohonan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena jumlah saksi dan ahli dibatasi MK, KPU akan memprioritaskan saksi dan ahli yang terkait langsung dengan dalil-dalil pemohon.

"Sebenarnya, kami sudah punya susunan saksi ya. Hanya saja dengan jumlah saksi (dan ahli) yang dibatasi oleh MK, maka kami akan melihat mana yang diprioritaskan," ujar Evi di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Menurut Evi, pihaknya akan memprioritaskan saksi-saksi dan ahli yang mampu membantah dalil-dalil dari pihak pemohon. "Kami akan cek nanti saksi mana yang lebih bisa membantah. Termasuk ahlinya," kata Evi.

Sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum KPU dalam sengketa PHPU pilpres, Ali Nurdin, mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan saksi dari seluruh Indonesia untuk keperluan sidang di MK. KPU, kata dia, tidak merasa keberatan dengan adanya pembatasan jumlah saksi dan ahli oleh MK.

"Kalau kami sudah siap mengajukan saksi. Jumlahnya banyak. Kami siapkan dari seluruh Indonesia," ujar Ali.

KPU, kata Ali, masih menunggu pengajuan saksi dari pihak Prabowo-Sandi sebagai pemohon. Pasalnya, KPU akan menyesuaikan saksi yang dihadirkan Prabowo-Sandi.

"Siapa saksi dari pemohon, saksi dari wilayah mana, baru dari kami nanti melihat dan menyesuaikan. Kalau saksi dari pemohon misalnya mempersoalkan masalah di Papua, maka kami akan ajukan saksi dari Papua. Kalau saksinya yang soal Sidoarjo, maka kami akan hadirkan dari wilayah Jawa Timur. Tergantung juga apakah saksi dan ahli dari pemohon itu tahapannya apa, tahap pendaftaran, atau situng atau apa," terang Ali.



Sumber: Suara Pembaruan