Soal Saksi, Hakim MK Memarahi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Soal Saksi, Hakim MK Memarahi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi
Saksi dari pihak pemohon Idham Amiruddin (tengah), memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 19 Juni 2019 | 19:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memarahi Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Teuku Nasrullah di sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres, Rabu (19/6/2019). Palguna marah karena Nasrullah terkesan melempar tanggung jawab kepada hakim karena terdapat dua saksi yang seharusnya tidak dilantik.

Awalnya, Nasrullah mengatakan pihaknya sudah memberitahukan kepada panitera untuk mencoret dua nama saksi, yakni saksi Betty Kristiana dan Risda Mardiana. Keduanya diganti Said Didu dan Haris Azhar. Mereka tidak tahu kedua saksi ikut disumpah dalam sidang.

"Kami sudah konfirmasi kepada panitera dari nama 17 itu kita keluarkan Betty dan satu lagi namanya tadi kita ganti Said Didu dengan Haris Azhar. Sudah dicoret nama itu. Nah kami nggak tahu ternyata Betty masuk juga di ruang sumpah. Kami nggak tahu itu karena kami sampaikan kepada panitera sejak awal ini kita tarik, kita ganti Haris Azhari dan Said Didu," kata Nasrullah dalam sidang tersebut.

Menanggapi itu, Palguna langsung menegur Nasrullah yang dinilainya menyalahkan mahkamah soal saksi yang disumpah.

"Saudara jangan menyalahkan Mahkamah kalau gitu. Sebelum masuk kan saudara yang berkewajiban menyeleksi gitu orang yang masuknya," kata Palguna.

Nasrullah kemudian menjawab, "Oh tidak...tidak... Tidak menyalahkan majelis. Kami tidak menyalahkan. "Secara tersirat pernyataan saudara menyalahkan mahkamah," timpal Palguna.

"Tidak majelis sama sekali tidak," sebut Nasrullah.

MK, kata Palguna, sudah meminta masing-masing pihak untuk menyiapkan saksi sebanyak 15 orang dan ahli sebanyak 2 orang. Soal saksi yang memberikan keterangan, MK memberikan kewenangan kepada para pihak.



Sumber: BeritaSatu.com