Disumpah Mendadak di MK, Said Didu Bicara soal Pejabat BUMN

Disumpah Mendadak di MK, Said Didu Bicara soal Pejabat BUMN
Mantan Sekertaris Kementrian BUMN Said Didu, usai diambil sumpahnya dan dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pemohon (BPN) dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 19 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Heru Andriyanto / HA Rabu, 19 Juni 2019 | 22:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu harus diambil sumpahnya sekitar pukul 22.00 WIB ketika menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019), setelah sebelumnya ada kesalahpahaman karena dia menggantikan saksi lain.

Said bersaksi untuk tim hukum pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno -- selaku pemohon dalam persidangan ini -- terkait pejabat BUMN.

Dalam kesaksiannya, Said menegaskan bahwa pejabat anak atau bahkan "cucu" BUMN harus mundur dari jabatannya jika menjadi kandidat untuk jabatan politik.

Dalam persidangan yang disiarkan secara langsung oleh Beritasatu News Channel itu, dia mencontohkan seorang direktur utama Semen Padang, anak perusahaan Semen Gresik, yang diharuskan mundur karena menjadi calon gubernur.

Selain itu, ada sejumlah orang lagi yang seingat dia mundur dari jabatan komisaris BUMN karena menjadi kandidat atau anggota tim sukses kandidat.

"Yang saya ingat Andi Arief dan Raden Pardede. Pada saat itu memang dipraktikkan harus memilih (mundur dari BUMN atau mundur dari pencalonan)," kata Didu, yang menjabat pada 2005-2010.

Konteks kesaksian Said adalah soal jabatan calon wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin di Dewan Pengawas Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Baca juga: Hakim MK Memarahi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Kubu Prabowo meminta MK mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf salah satunya karena jabatan tersebut.

"Yang dimaksud pejabat BUMN adalah komisaris, dewan pengawas, dan direksi," tegas Said.

Meskipun bukan berkapasitas ahli, dia juga beropini bahwa BUMN harus diawasi secara ketat dalam pemilu karena "paling gampang dimobilisasi."

Namun secara tersirat Said mengakui bahwa dilihat dari komposisi pemegang saham, anak BUMN belum tentu masuk kategori BUMN, dan yang jelas anak maupun cucu BUMN tidak melaporkan pertanggungjawaban kepada Kementerian BUMN.

Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon bertanya apakah ada peraturan yang secara khusus mendefinisikan "pejabat BUMN" di kementerian tersebut, tetapi tidak bisa dijawab oleh Said.

Sementara ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, menolak memberi pertanyaan.

"Kalau kami bertanya nanti jawabannya pendapat, sementara Pak Said Didu ini hadir sebagai saksi. Jadi kami putuskan tidak bertanya kepada beliau," kata Yusril.



Sumber: BeritaSatu TV