Tak Dukung Jokowi, Saksi Prabowo-Sandi Mengaku Diancam Kehilangan Pekerjaan

Tak Dukung Jokowi, Saksi Prabowo-Sandi Mengaku Diancam Kehilangan Pekerjaan
Sejumlah saksi dari pihak pemohon (BPN) usai diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 20 Juni 2019 | 11:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah seorang saksi dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), menuturkan bahwa dirinya bakal kehilangan pekerjaan jika tidak mendukung Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Saksi yang bernama Fakhrida Arianty ini menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam perkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019) malam.

Dalam keterangannya, Fakhrida mengaku bahwa dirinya merupakan anggota Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam struktur organisasi tim sukses capres 02, Fakhrida mengaku tidak memiliki jabatan apapun.

"Yang mau saya sampaikan di Barito Kuala, saya ingin mengutarakan ada pengarahan dengan bentuk grup WhatsApp setingkat kabupaten, yang anggotanya seperti saya (pekerjaannya). Pengarahan di tingkat provinsi," ujar Fakhrida dalam keterangannya di hadapan hakim konstitusi Gedung MK.

Dia bercerita bahwa pengarahan tersebut dilakukan oleh atasan agar mendukung program capres petahana Jokowi. Salah satu atasannya bernama Yasiana Damanhudi.

"Kalau pemerintahannya berganti, maka kita akan kehilangan pemasukan. Artinya kita harus tetap di situ biar program tetap berlanjut," ungkap dia.

Dalam pengarahan tersebut, kata Fakhrida, juga disampaikan dengan nada menakut-nakuti.

"Isinya mengarahkan dan sedikit menakut-nakuti, bahwa kalau program ini (program dana desa) berakhir. Menurut saya itu (pernyataan) menakutkan jika programnya akan habis maka kami akan jadi pengangguran, itu isinya," jelas dia.

Dalam grup WhatsApp yang beranggotan lebih dari 70 orang itu, lanjut Fakhrida, ada juga anggota grup WhatsApp yang menanyakan pengarahan tersebut. Pasalnya, petugas P3MD tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Ada yang takut dengan ancaman itu, salah satu namanya saya lupa," tandas dia.

Lebih lanjut, Fakhrida mengatakan sepekan sejak kejadian itu, dirinya lantas keluar dari grup WhatsApp bernama Join itu. "Saya masuk grup pada 15 September 2018. Kemudian pada 21 September saya sudah tidak di grup lagi," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com