Tanpa Saksi Fakta, KPU Hanya Hadirkan Ahli di Sidang MK

Tanpa Saksi Fakta, KPU Hanya Hadirkan Ahli di Sidang MK
Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin membacakan jawaban pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / FMB Kamis, 20 Juni 2019 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi fakta dalam sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diputuskan KPU lantaran menilai 14 saksi fakta yang dihadirkan Prabowo-Sandi dalam persidangan sebelumnya tidak relevan dan tidak membuktikan dalil-dalil permohonan.

"Dari pihak termohon, mencermati melihat perkembangan persidangan saksi yang diajukan pemohon. Kami berkesimpulan untuk tidak mengajukan saksi," kata Ali Nurdin, kuasa hukum KPU dalam persidangan.

Untuk itu, dalam persidangan kali ini KPU hanya mengajukan dua ahli, yakni Marsudi Wahyu Kisworo dan Riawan Tjandra. Namun, dalam daftar ahli yang dirilis MK, hanya Marsudi yang hadir di persidangan, sementara Riawan hanya memberikan keterangan tertulis.

Nurdin pun memperkenalkan ahli yang dihadirkan pihaknya. Wahyu merupakan guru besar dalam bidang Teknologi Informasi. Sementara Riawan Tjandra merupakan ahli Tata Usaha Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

"Yang kedua, dari ahli kami mengajukan satu ahli, yaitu bapak Prof Ir Marsudi Wahyu Kisworo. Ahli dalam bidang IT, profesor pertama di indonesia dan juga arsitek IT di KPU. Dan Kedua Riawan Tjandra kami ajukan dalam bentuk tulisan sudah kami ajukan," katanya.

Ali Nurdin menilai tim hukum Prabowo-Sandi gagal menghadirkan saksi yang memperkuat atau membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan gugatan.

"Menurut kami pemohon gagal menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalilnya," katanya.

Saksi Prabowo-Sandi yang terkait dengan pelanggaran misalnya, Nurdin menyatakan, pelanggaran tersebut bersifat lokal dan sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Sementara saksi yang mempersoalkan amplop surat suara, kata Nurdin tidak berkaitan dengan hasil perhitungan perolehan suara.

"Jadi apa yang perlu ditanggapi dari itu?" katanya.

Demikian juga dengan saksi yang mempersoalkan tiga TPS di Sidoarjo. Nurdin menegaskan, persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sudah mengambil sikap. Terkait dengan Situng yang dipersoalkan salah satu saksi Prabowo-Sandi, Nurdin menjelaskan, Situng berangkat dari proses pemungutan suara yang menggunakan PKPU 3 tahun 2019. Dengan berbagai hal tersebut, Nurdin menilai saksi-saksi yang dihadirkan Prabowo-Sandi tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan. Padahal, kata Nurdin, dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim berpijak pada dalil permohonan dalam gugatan.

"Itulah yang jadi ruang lingkup pemeriksaan. Kalau di luar itu tidak bisa dipertimbangkan karena di luar ruang lingkup pemeriksaan. Hakim selalu bicara bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan ini berangkatnya dari mana? ini kan berangkat dari sistem pembuktian. Kalau pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya ya sudah, lantas apa yang harus kita tanggapi sekarang? coba kita lihat kemarin saksi pemohon? yang mana yang perlu kita bantah secara khusus," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan