Keterangan Said Didu Soal Pejabat BUMN Dinilai Perkuat Keputusan KPU

Keterangan Said Didu Soal Pejabat BUMN Dinilai Perkuat Keputusan KPU
Mantan Sekertaris Kementrian BUMN Said Didu, usai diambil sumpahnya dan dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pemohon (BPN) dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 19 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / HA Kamis, 20 Juni 2019 | 17:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan kesaksian mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu justru menguntungkan KPU terkait pejabat BUMN.

Menurut Ali, Said mengakui bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pejabat BUMN.

"Keterangan Said Didu justru menguntungkan KPU karena dia menegaskan bahwa tidak ada peraturan tentang pejabat BUMN, yang ada hanya ada pengurus BUMN," ujar Ali di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Said dihadirkan di MK Rabu malam untuk menjadi saksi bagi pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa pemilihan presiden. Kesaksiannya soal pejabat BUMN terkait jabatan calon wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin di Dewan pengawas Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Menurut Said, pejabat BUMN yang hendak menjadi pejabat publik harus mundur.

Ali menilai penjelasan Said tentang pejabat BUMN dalam kaitannya dengan pemilu dan anak perusahaan BUMN hanyalah penafsiran Said yang pernah menjadi sekretaris BUMN. Menurut dia, Said tidak bisa menunjukkan rujukan hukum tentang pejabat BUMN.

"Kalau penafsiran kan bisa iya dan bisa tidak (benar). Tetapi ini kan negara hukum, maka harus ada regulasi atau rujukan hukum yang jelas," tandas dia.

Baca juga: Disumpah Mendadak di MK, Said Didu Bicara soal Pejabat BUMN

Ali juga menilai Said keliru ketika mengaitkan pejabat BUMN dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ali mengatakan jika berbicara tindak pidana korupsi, maka hal tersebut terkait dengan keuangan negara dan pelakunya tidak hanya pejabat.

"Saya sampaikan tipikor itu kan berkaitan dengan keuangan negara, sehingga subjeknya itu bukan pejabat atau tidak, tapi setiap orang sehingga luas tuh, tidak hanya pejabat," terang dia.

Tak hanya itu, lanjut Ali, Said juga keliru ketika mengaitkan antara pejabat negara dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut dia, LHKPN tersebut berkaitan berkaitan dengan penyelenggara negara, bukan pejabat negara.

"Kalau penyelenggara negara bisa polisi, tentara, bisa eselon satu, bisa eselon dua, sehingga tidak relevan dengan masalah pejabat negara," terangnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa pengangkatan pejabat di BUMN dengan pejabat di anak perusahaan BUMN berbeda satu sama lain. Begitu juga dengan pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang diatur dalam UU Khusus.

"Terkait dengan pengangkatan juga berbeda, Kalau BUMN kan RUPS (rapat umum pemegang saham)-nya dengan kementerian. Kalau anak perusahaan kan bukan, apalagi di anak perusahaan dibedakan dengan pengawas syariah. Ada undang-undang pengawas syariah, UU perbankan Syariah, rezim hukum yang berbeda," pungkas dia.

Sebelumnya, Said menjadi saksi dari Prabowo-Sandi yang menerangkan tentang pejabat BUMN dalam kaitannya dengan status Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Kedua perusahan ini merupakan anak perusahaan dari BUMN Bank BNI dan Bank Mandiri.

Menurut Said, sesuai pengalamannya menjadi Sekretaris BUMN, pejabat anak perusahaan BUMN masuk kategori pejabat BUMN sehingga mereka harus menyerahkan LHKPN dan harus mengundurkan diri jika menjadi caleg, calon kepala daerah dan capres-cawapres. Meskipun, Said tidak menunjuk secara tegas regulasi yang mengatur hal tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com