MK dan Tuntutan Berlebihan 02

MK dan Tuntutan Berlebihan 02
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Heru Andriyanto / Yustinus Paat / Fana Suparman / HA Minggu, 23 Juni 2019 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan tuntutan yang sangat berat kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga bisa dikatakan melampaui kewenangan lembaga tersebut sebagai the sole interpreter of the constitution.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga yang dipimpin Bambang Widjojanto, misalnya, menuntut MK untuk mendiskualifikasi pasangan lawan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dengan alasan telah melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu, mereka meminta MK menetapkan hasil pemilihan presiden sesuai versi mereka, yaitu Jokowi-Ma'ruf mendapat 63,57 juta suara (48%) dan pasangan Prabowo-Sandiaga 68,65 juta suara (52%), padahal MK bukanlah penyelenggara pemilu.

Kemudian, pasangan 02 menuntut MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024, berlawanan dengan hasil pemilihan presiden 17 April lalu yang dimenangkan Jokowi-Ma’ruf dengan selisih sangat telak, yaitu 16,9 juta suara atau 11%.

Atau, jika tuntutan itu tidak dapat dikabulkan, Prabowo-Sandiaga meminta MK menggelar pemilu ulang di seluruh wilayah Indonesia, memberhentikan semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang, mengangkat komisioner baru, dan menyusun daftar pemilih tetap (DPT) yang baru.

"Paslon nomor urut 02 sesungguhnya sedang memasang perangkap konsep hukum progresif yang sesat untuk menjadikan MK sebagai lembaga super body dengan kewenangan yang tidak terbatas yang bisa memutuskan apa saja yang dituntut paslon nomor 02," ujar advokat dan pengamat hukum Petrus Selestinus di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Petrus mengingatkan bahwa dalam masalah pemilu, kewenangan MK dibatasi hanya pada sengketa hasil saja. Menurut UU Pemilu, pelanggaran administrasi ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelanggaran pidana pemilu oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pelanggaran etik penyelenggara oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun, sejak hari pertama memasukkan permohonan, Bambang sudah menuntut MK agar tidak menjadi “Mahkamah Kalkulator” yang menjadi indikasi agar MK bertindak lebih dari sekedar mengkalkulasi hasil perolehan suara, atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan (ultra petita).

"Permohonan Prabowo-Sandi tampaknya mencoba menggiring MK ke dalam perangkap tindakan menyalahgunakan wewenang berupa bertindak melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang sehingga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik," tegas Petrus.

Permohonan yang diajukan Prabowo-Sandiaga juga mendapat penambahan menjadi 15 poin atau hampir dua kali lipat dari permohonan asli yang diajukan 24 Mei, dengan beragam tuntutan baru.

Banyaknya tuntutan yang sangat berat ini menurut Petrus memberi kesan bahwa Prabowo-Sandi sebenarnya tidak sedang mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres, tetapi sedang melakukan uji materi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memperluas kewenangan MK.

Justru menurut Petrus, konstitusi tidak memberikan keistimewaan kepada satu pun lembaga negara dengan kekuasaan yang "tak terbatas", termasuk MK sekali pun.

"Karena itu keinginan Prabowo-Sandi untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan menuntut dilaksanakan PSU di seluruh wilayah Indonesia, jelas merupakan mimpi di siang bolong, karena hal itu selain bukan wewenang MK, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik," terang advokat Peradi ini.

Bambang Widjojanto dan tuntutannya

Dengan daftar tuntutan yang begitu panjang, menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, permohonan Prabowo-Sandiaga justru sangat sulit dipenuhi oleh MK.

Feri mencontohkan, dalam diposita atau alasan-alasan permohonan disebutkan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), namun dalam petitum atau permintaan, tim hukum Prabowo-Sandi justru meminta peralihan suara, dari 01 ke 02.

"Mereka terlalu banyak meminta sehingga tidak jelas permintaannya. Misalnya kalau memang diposita itu terkait TSM kenapa di petitum malah memohonkan peralihan suara. Artinya minta MK jadi mahkamah kalkulator," katanya.

Selain itu, Feri juga mempertanyakan mengenai petitum tim Prabowo-Sandi yang meminta MK memberhentikan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu tentu bukan kewenangan MK," tegas Feri.

Adu Ahli
Tim hukum Prabowo-Sandiaga mendatangkan ahli teknologi informasi (TI) Jaswar Koto untuk memperkuat dalil mereka bahwa ada 17,5 juta pemilih siluman dan permainan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) untuk menggelembungkan perolehan suara Jokowi dan menggerus perolehan suara Prabowo.

Di ruang sidang, Jaswar yang mengklaim sebagai pakar biometric software development, menunjukkan hasil digital forensic oleh timnya yang menurut dia membuktikan bahwa banyak formulir C1 yang diunggah ke situng telah “diedit”, dan adanya penggelembungan suara melalui DPT fiktif.

Jaswar mengatakan dari berbagai kesalahan entri di situng KPU, ada pola yang sangat jelas yaitu “penggelembungan untuk 01 dan pengurangan untuk 02.”

“Walaupun KPU mengakui itu dan ini sudah direvisi, tetapi ini adalah pola kesalahan,” ujarnya.

Kemudian dia juga mencurigai ada pengubahan C1 secara sengaja berdasarkan analisisnya pada posisi hologram dan watermark formulir tersebut. Polanya pun sama, menambah sura 01 dan mengurangi suara 02. Poin lain dalam presentasenya adalah dikrepansi suara yang tidak wajar antara suara masuk pemilihan presiden dan suara masuk Dewan Perwakilan Daerah di Pulau Jawa.

“Ada pusat modifikasi dan sudah disetting dengan harga yang sama. Kenapa begitu? Saya katakan, karena dari awal kami perhatikan sampai akhir persentasenya tidak berubah,” jelas Jaswar.

KPU juga mendatangkan pakar TI Marsudi Wahyu Kisworo dalam persidangan tersebut. Marsudi adalah juga arsitek awal yang merancang pembangunan sistem TI KPU.

Dalam persidangan berikutnya setelah kesaksian Jaswar, Marsudi membantah kesalahan di situng terjadi secara berpola. Dia menggarisbawahi bahwa kesalahan entri terjadi secara acak dan menimpa baik 01 maupun 02.

“Kalau melihat data ini tidak ada, karena polanya acak. Kecuali polanya tetap di satu tempat, atau di satu provinsi, atau di satu kota, itu mungkin kita boleh menduga ada upaya-upaya seperti itu,” kata Marsudi.

“Tetapi ini karena terjadi secara acak -- bahkan kalau kita tampilkan per TPS ini jauh lebih acak lagi -- kalau saya boleh beropini, saya tidak menduga ada kesengajaan di situ, mungkin hanya kesalahan manusiawi saja.”

Marsudi Wahyu Kisworo (Joanito de Saojoao)

Dalam berbagai kasus, kesalahan entri di situng membuat pasangan 01 dan 02 masing-masing kekurangan atau kelebihan suara, imbuhnya.

“Dua-duanya ada yang ditambah, dua-duanya ada yang dikurangi. Di Aceh misalnya, itu lonjakan justru terjadi di pasangan 02, salah entrinya,” jelas Marsudi.

Logika Sederhana
Terlepas dari silang pendapat para ahli TI, KPU punya jawaban sederhana tentang tuduhan jutaan pemilih siluman itu, yang tak membutuhkan seorang pakar untuk memahaminya.

"Jika yang 17,5 juta pemilih dianggap siluman seperti isi permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, berarti DPT Pemilu 2019 hanya 170 juta pemilih, itu tidak mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada DPT Pemilu 2014," kata Komisioner KPU Viryan Azis seperti dikutip Antara.

Viryan menyebutkan, DPT saat penyelenggaraan Pemilu 2014 sebanyak 190 juta pemilih, lalu pada Pemilu 2019 bertambah menjadi 192 juta pemilih.

Ia menganggapnya mustahil terjadi DPT siluman karena dalam kurun waktu lima tahun usai penetapan DPT Pemilu 2014, jumlah penduduk Indonesia tentunya semakin bertambah, demikian pula dengan penduduk yang masuk usia pemilih.

"Lagipula tidak ada kejadian tertentu yang mengakibatkan kematian dalam jumlah banyak sampai jutaan jiwa dalam kurun waktu tersebut, sehingga sudah pasti DPT Pemilu 2019 lebih banyak daripada DPT Pemilu 2014," tuturnya.

Mengenai kelemahan situng, Viryan menjelaskan bahwa sistem ini dalam sejarahnya sejak diperkenalkan pada 2004 tidak pernah bisa tuntas 100% karena berbasis formulir C1, sementara tidak semua TPS bisa mengirim balik formulir tersebut karena berbagai kendala.

"Sejak pertama kali situng dikenalkan kepada publik, tidak pernah dalam sejarah Pilpres sampai selesai 100 persen. Karena secara teknis dimungkinkan itu terjadi akibat sejumlah faktor," ujarnya.

Faktor tersebut di antaranya formulir C1 di tempat pemungutan suara (TPS) yang sebagian masuk ke dalam kotak suara, sehingga tidak bisa seluruhnya terdata.

Selain itu, kurangnya pemahaman petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) terhadap mekanisme situng juga memengaruhi jumlah data yang masuk ke Situng KPU.

"Situng itu berbasis formulir C1 yang disalin khusus untuk dimasukan ke sistem dan di-scan (pindai). Di sejumlah TPS, KPPS kita buat formulir C1 tidak sejumlah rangkap yang kita minta. Mereka kasih yang ada saja, sebagiannya masuk kotak dan sebagian KPPS tidak buat rekapnya," paparnya.

Dikatakan Viryan belum rampungnya situng bukan hal yang perlu diperdebatkan karena situng hanyalah sarana memonitor pergerakan suara yang sifatnya sementara.

"Situng Pilpres 2004-2014 belum pernah selesai 100 persen dan tidak ada yang persoalkan karena situng ini sifatnya sementara. Dari 800.000 lebih jumlah TPS dan sampai pada 96 persen rampung untuk konteks Indonesia itu bukan masalah mudah," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com