Sejumlah Tokoh Agama Banten Ajak Umat Hargai Putusan MK

Sejumlah Tokoh Agama Banten Ajak Umat Hargai Putusan MK
Sejumlah tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, kiai, ustaz, dan ratusan santri dari pondok pesantren di Tangerang yang berbeda afiliasi dipersatukan dalam acara "Doa dan Tausiyah Kebangsaan untuk Negeri" sekaligus menyerukan umat Islam Indonesia untuk bersatu dan menolak dipolitisasi di Gelanggang Olahraga Kelurahan Sudimara Pinang, Tangerang, Banten, Minggu, 23 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Senin, 24 Juni 2019 | 06:55 WIB

Banten, Beritasatu.com - Sejumlah tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren menyerukan umat Islam untuk menolak politisasi menjelang dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yang dijadwalkan akan dibacakan pada 28 Juni 2019.

Hal itu disampaikan para tokoh agama dalam acara "Doa dan Tausiyah Kebangsaan untuk Negeri" yang dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Kelurahan Sudimara Pinang, Tangerang, Banten, Minggu (23/6/2019). Acara itu dihadiri oleh para kiai, ustaz, dan santri dari gabungan beberapa pondok pesantren di Tangerang Selatan.

Pada kesempatan tersebut hadir KH M Saidih Hz, Ketua Majelis Ulama Indonesia cabang Tangerang Selatan, ratusan santri, dan pimpinan beberapa pesantren di Tangsel.

"Saya mengimbau umat Islam supaya menjaga diri serta menjaga persatuan dan kesatuan," ujar KH Saidih. Dikatakan, pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebaiknya meneyerahkan masalah sengketa pilpres kepada pihak yang berwenang.

"Kalau kita ikut-ikut unjuk rasa malah bukan menjadi penyelesaian. Jika ada yang tidak puas, sudah ada jalurnya," kata dia. Dikatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia saat ini tengah menghadapi tantangan polarisasi politik yang kuat, dipicu oleh pilpres pada April lalu. Meski pemilu telah selesai, sengketa hasil pemilu masih berlanjut dan dibawa ke MK.

"Umat Islam merupakan kekuatan politik yang penting dalam demokrasi dan tatanan negara, oleh karena itu para pemimpin agama yang hadir dalam acara ini berharap umat Islam bisa menjaga diri untuk tidak ikut pada demonstrasi yang berpotensi kepada tindakan inkonstitusional," ujarnya.

Santri dan pimpinan yang hadir dalam acara itu berasal dari empat pondok pesantren, yakni Ponpes Al-Muqriyah, Ponpes Mafidatunajah, dan Ponpes Nafidatunajah dan Ponpes Daarul Hikmah. Mereka pun membacakan deklarasi yang isinya enolak segala macam bentuk kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, menolak intoleransi, serta tetap setia kepada NKRI demi Indonesia yang maju, berdaulat, dan aman.

Sementara, Ketua Pelaksana Acara, Hariyadi mengatakan, tujuan dari acara tersebut adalah menyampaikan pesan kepada seluruh komponen bangsa untuk menghindari tindakan yang inkonstitusional. Jangan sampa ada pemaksaan keinginan dan kehendak oleh kelompok tertentu.

"Kalau dibiarkan, itu bisa jadi benih-benih perpecahan bangsa kita. Hari ini kami mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lilalamin, yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kami mengimbau umat untuk menghindari kerusuhan dan sikap intoleransi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pimpinan Ponpes Almuqriyah, KH Muslihuddin. Dia mengatakan, semua pihak harus menghormati jalur konstitusional terhadap sengketa hasil pilpres. Dia meminta umat Islam untuk tidak terprovokasi maupun termakan ucapan para elite politik yang mempunyai niat buruk.

"Islam tidak mengenal intoleransi. Jangan kita saling mencaci, fitnah, ghibah, atau menebar berita bohong. Oleh karena itu, kami bersama para santri dan kiai berkumpul membacakan deklarasi bersama antikerusuhan. Kami kirimkan pesan ke semua umat," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com