BW: Tidak Ada Pemilu di Dunia Ratusan Petugas KPPS Wafat

BW: Tidak Ada Pemilu di Dunia Ratusan Petugas KPPS Wafat
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto  saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / WBP Senin, 24 Juni 2019 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan salah satu proses pemilihan terburuk yang pernah terjadi di negeri ini. Terdapat sejumlah latar belakang yang menguatkan alasan Bambang terkait hal ini.

Bambang Widjojanto menjelaskan, salah satunya adalah meninggalnya ratusan petugas KPPS dan sejumlah pihak yang ikut mengurusi Pilpres pada 17 April lalu.

"Kenapa (pemilu ini) terburuk? Tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang. Tunjukkan pada saya pemilu di dunia ini yang ada ratusan orang mati. Itu ada di Pemilu 2019. Itu gak pernah ada sebelumnya," ujar Bambang Widjojanto dalam sebuah diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, (24/6/2019).

Yang kedua lanjut Bambang, pada pemilu kali ini juga terdapat proses penegakan hukum yang mampu mengungkap sebuah politik uang dalam jumlah besar untuk memenangkan salah satu calon tertentu.

"Terungkap 400.000 amplop yang dipakai oleh koordinator pemenangan pemilu Dapil 1 Jawa Tengah. Tunjukkan pada saya di periode sebelumnya. Lantas apa ini hanya 400.000? Fenomena kejahatan ini adalah puncak gunug es. Yang ketangkap ada 400.000, yang 22 juta potensi kejahatan itu, tidak ketangkap. Kalau tidak dilaporkan ke Bawaslu, bukan berarti kejahatan pemilu tidak terjadi," kata Bambang Widjojanto.

Dia mengatakan, keterlibatan penyelenggara negara dilakukan secara aktif, masif, dan sistematik. "Sehingga kemudian pertanyaannya ini yang sedang bertarung siapa? Capres atau sebenarnya adalah petahana yang kemudian jadi capres? Itu poin yang ketiga, kenapa itu terburuk," jelas Bambang Widjojanto.

Selain ketiga poin itu, Bambang yang pernah menjadi Komisioner KPK itu juga mengingatkan bahwa banyak juga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) contohnya di Papua dan Surabaya.

"Ini yang menurut saya menjadi masalah. Bawaslu mengatakan rekomendasinya harus A, tapi bagian lain dari Gakummdu menyatakan B. Jadi sebetulnya ada problem struktural dalam proses law enforcement. Ini juga masalah. Karena ini saya mau tutup yang kelima, kita untuk tidak menunjuk orang lain. Kita melakukan kebodohan tanpa ulang terus menerus tanpa henti. Sudah 74 tahun DPT (daftar pemilih tetap) masih menjadi msasalah. DPT ini buka sekedar berkaitan dengan pemilu," tandas BW.



Sumber: Suara Pembaruan