Hakim MK Gelar Rapat Secara Tertutup

Hakim MK Gelar Rapat Secara Tertutup
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Senin, 24 Juni 2019 | 15:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sembilan hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan hakim (RPH) secara secara tertutup untuk memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. RPH ini dilakukan mulai hari Senin (24/6/2019) dan paling lambat selesai sebelum tanggal 28 Juni 2019.

"Sifat dari RPH itu sendiri adalah tertutup, kaena disitulah kemudian hakim konstitusi membahas seluruh perkara, seluruh hal dalam perkara, dan mengambil keputusan yang akan diucapkan dalam sidang putusan nanti," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/6).

Dalam RPH, kata Fajar, sembilan hakim akan membahas semua hal terkait dengan permohohan Prabowo-Sandi. Hakim MK masing-masing akan mencermati dan menilai dalil permohonan Prabowo-Sandi, jawaban KPU sebagai termohon, keterangan dari Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait serta keterangan dari Bawaslu.

Termasuk, kata Fajar alat bukti yang diserahkan para pihak, mulai dari surat atau dokumen, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya.

"Semuanya berdasarkan dinamika persidangan yang kita tahu semua berjalan terbuka kemarin, sekarang ini giliran majelis Konstitusi untuk mengambil keputusan," ungkap dia.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Fajar, hakim MK dibantu oleh masing-masing gugus tugas. Menurut Fajar, gugus tugas ini terdiri dari para pegawai MK untuk membantu majelis menjalankan kewenangan dan memutuskan perkara dengan lancar.

"Jadi (gugus tugas MK) mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penerimaan permohonan, penerimaan berkas berkas alat bukti dan sebagainya. Verifikasi alat bukti sampai mendampingi hakim di persidangan sampai membantu hakim dalam mengambil keputusan," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, MK telah menggelarkan rangkaian persidangan sejak 14 Juni 2019 sampai 21 Juni 2019. Sesuai dengan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, hakim MK mempunyai waktu paling lama 14 hari kerja untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa PHPU pilpres sejak perkara diregistrasi. Sehingga, jika perkara yang diajukan Prabowo-Sandi tersebut diregistrasi pada 11 Juni 2019, maka 14 hari kerja jatuh pada 28 Juni 2019.

Jika mengacu pada jadwal yang diatur dalam PMK, sembilan hakim MK akan menggelar RPH pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupakan waktu bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019.

Berikut rangkaian sidang MK:

11 Juni
- Permohonan Prabowo-Sandi diregistrasi

14 Juni
- Mendengarkan pokok-pokok permohonan Prabowo-Sandi.

18 Juni
- Mendengarkan jawaban KPU
- Mendengarkan jawaban Jokowi-Ma'ruf
- Mendengarkan keterangan Bawaslu

19 Juni
- Mendengarkan keterangan 14 orang saksi dan dua ahli dari pihak Prabowo-Sandi

20 Juni
- Mendengarkan keterangan satu ahli dari KPU

21 Juni
- Mendengarkan 2 saksi dan 2 ahli dari Jokowi-Ma'ruf

25 Juni sampai 27 Juni
- Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

28 Juni
- Pembacaan Putusan



Sumber: BeritaSatu.com