Hadapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Semua Pihak Diminta Tak Delegitimasi MK

Hadapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Semua Pihak Diminta Tak Delegitimasi MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencurigai keabsahan amplop KPU yang dibawa saksi Prabowo-Sandi, Beti Kristiana, pada sidang lanjutan sengketa pilpres di MK. ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / WM Senin, 24 Juni 2019 | 22:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019 hingga Jumat (21/6/2019) kemarin. MK sudah menetapkan pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 27 Juni 2019

Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam meyakini bahwa hakim akan memutuskan semua perkara berdasarkan fakta persidangan didukung dengan bukti-bukti otentik yang dihadirkan dari saksi untuk mendukung dalil gugatan.

“Mari kita semua percayakan kepada hakim, karena mereka pasti akan memutuskan secara adil sesuai dengan fakta persidangan, bukti-bukti otentik yang dihadirkan para saksi saat sidang berlangsung," ujar Anam, di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut Anam, jika melihat fakta persidangan sengketa Pilpres, apa yang disampaikan Prabowo-Sandi lemah. Seperti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, serta tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 yang selama ini dituduhkan tidak terbukti saat persidangan berlangsung.

"Saksi dan ahli dari kubu 02 tidak bisa membuktikan di depan hakim akan tuduhan-tudahan yang selama ini dituduhkan, sehingga ini semakin memperkuat bahwa argumentasi mereka sangat lemah," ucap Anam.

Anam juga mengingatkan, jangan sampai membawa sentimen agama untuk melampiskan kekecewaan terlebih dalam menyikapi putusan MK. Sebab, hal tersebut bisa menimbulkan benturan dan perpecahan di masyarakat.

“Jangan adu damba masyarakat kita dengan sentimen-sentimen keagamaan, karena sangat riskan terjadi benturan di tengah masyarakat kita, yang bisa berdampak perpecahan. Harusnya PA 212 dan kelompok-kelompok pendukung 02 menghormati dan patuh atas putusan Prabowo Subianto dan partainya yang akan menerima semua hasil putusan MK," katanya.

Sementara Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Peduli Indonesia (AMMI) Nurkhasanah menyampaikan agar masyarakat tetap bersikap tenang dan tidak mudah diprovokasi untuk turun ke jalan dengan melakukan aksi-aksi yang hanya dimanfaatkan oleh elite politik yang haus kekuasaan.

“Kita jangan mau diprovokasi ya agar turun ke jalan, karena kalau terbawa arus akan menjadi peluang elite politik untuk memanfaatkan kita," kata Nurkhasanah.

Sebelumnya, Capres 02 Prabowo Subianto kembali menegaskan dan meminta agar pendukungnya tidak perlu menggelar aksi di MK dan sekitarnya. Namun permintaan tersebut tidak ditaati oleh PA 212 yang rencananya tetap melakukan aksi mengawal sidang pembacaan putusan di MK.

Menyikapi hal ini, Nurkhasanah berpendapat bahwa yang dilakukan oleh PA 212 dan kelompok-kelompok yang masih turun ke jalan sebagai pembangkangan kepada sang pemimpin (Prabowo) dengan selalu menjual agama sebagai dagangan utama.

“Jelas sekali ya, yang dilakukan oleh PA 212 dan lainnya ini sebuah pembangkangan terhadap orang yang ia anggap sebagai pemimpin, malah sekarang dikhianati," katanya.

Nurkhasanah mengingatkan tentang pentinganya menjaga persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai ada upaya mendelegitimasi MK sebagai lembaga pengadil terakhir dan bersifat final serta mengikat.

“Persatuan adalah kunci utama untuk membangun suatu bangsa, jangan sampai kita dicera-berai, dan jangan sampai pula melakukan upaya-upaya mendelegitismasi MK sebagaimana telah dilakukan pada KPU,"  katanya.



Sumber: BeritaSatu.com