PAN dan Demokrat Tidak Perlu Masuk Koalisi Jokowi

PAN dan Demokrat Tidak Perlu Masuk Koalisi Jokowi
Ray Rangkuti. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / AMA Selasa, 25 Juni 2019 | 11:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meminta Presiden Jokowi tidak perlu menambah lagi anggota koalisi untuk periode kedua kepemimpinannya. Pasalnya, peta koalisi saat ini sudah seimbang.

"Pembedaan dukungan dan koalisi partai dalam pilpres ini tidak perlu lagi untuk dirombak. Sebagian besar parpol berada di kubu petahana 01 (Jokowi, Red), sementara yang lain berada di kubu penantang 02 (Prabowo). Komposisinya sudah relatif seimbang," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Ra Rangkuti mengomentari wacana kolaisi Jokowi ingin menarik PAN dan Demokrat masuk koalisi mereka. Menanggapi itu, Ray Rangkuti menilai, kedua partai itu tidak perlu diajak masuk koalisi Jokowi.

"Tidak perlu terlalu memaksakan agar lebih banyak partai masuk ke dalam koalisi Jokowi. Sebab, banyak parpol dalam deretan pendukung Jokowi juga dapat berakibat tidak baik bagi demokrasi kita. Keseimbangan kekuasaan tidak berjalan dengan semestinya," jelas Ray Rangkuti.

Menurut Ray Rangkuti, dengan lima partai yang ada saja, komposisinya sudah hampir 60% kursi legislatif dikuasai oleh petahana. Apalagi jika Demokrat dan PAN bergabung dalam kekuasaan.

Ray Rangkuti menegaskan, negara demokrasi yang kuat harus diimbangi oleh kekuatan oposisi yang elegan. Selain kualitas oposisinya harus dikembangkan, besaran pendukungnya juga harus berimbang. Oposisi yang elegan ditambah dukungan publik yang kuat akan dapat menjadi mitra kritis pemerintah. Kondisi itu akan membuat negara kuat dan bergerak dinamis.

"Hanya presiden yang kurang percaya diri yang menginginkan serta membutuhkan banyak dukungan kepadanya. Tetapi presiden yang juga memperhatikan betapa demokrasi harus dikelola, ia juga akan mendorong lahir dan kuatnya gerakan oposisi," tutup Ray yang juga ‎Penggagas Masyarakat Madani untuk Oposisi Indonesia itu.‎



Sumber: Suara Pembaruan