Kuasa Hukum Prabowo Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf

Kuasa Hukum Prabowo Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf
Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana (kiri) dan Teuku Nasrullah (kanan), bersama juru bicara BPN, Andre Rosiade. ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / JAS Selasa, 25 Juni 2019 | 12:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan. Kuasa hukum meyakini, MK dapat mendiskualifikasi atau paling tidak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS.

"Ini paling enggak (Mahkamah Konstitusi) mendiskualifikasi (pasangan Jokowi-Ma'ruf) atau paling tidak pemungutan suara ulang," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, di Media Center Prabowo Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, sepanjang persidangan gugatan PHPU, tampak jelas ada dua pendekatan hukum yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing pihak. Di kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf telah menggunakan pendekatan hukum kontekstual, konservatif dan memaksa MK tunduk kepada UU.

"Kuasa hukum 01 melakukan pendekatan tekstual, konservatif, dan memilih MK tunduk pada UU, MK hanya menghitung perselisihan hasil suara. Karena itu masalah perbaikan permohonan dipersoalkan. Masalah pembuktian dipertanyakan, kita minta perlindungan saksi juga dipersoalkan," ujarnya.

Padahal, MK sendiri sejak di awal pembukaan sidang dengan tegas mengatakan pihaknya hanya tunduk dengan UUD dan tidak bisa diintervensi. MK dalam konteks pemilu juga sangat menjaga asas pemilu.

"Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan