Kapolda Metro Jaya Larang Demo di MK pada 27 Juni

Kapolda Metro Jaya Larang Demo di MK pada 27 Juni
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah). ( Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 25 Juni 2019 | 13:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Eddy Gatot menegaskan bahwa pihaknya melarang komponen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada saat MK membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres pada Kamis (27/6/2019).

"Jadi begini, sampai hari ini kita belum mau menerima permohonan izin keramaian. Tetapi kami sudah menyampaikan, seperti di KPU kita melarang kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi di sana (MK). Jadi, kita melarang kegiatan massa yang berada di MK sampai dengan nanti sidang putusan MK," ujar Eddy Gatot di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Eddy, penyampaian aspirasi di MK pada 27 Juni 2019 berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, kata Eddy, semua pihak seharusnya menghormati HAM orang lain, norma dan etika.

"Kita ingat ada insiden 21-22 Mei, kita sudah memberikan toleransi, tetapi ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, yang berakibat terjadinya kerusuhan. Kita ingin tidak terjadi lagi," tandas Eddy Gatot.

Eddy Gatot mengimbau agar komponen masyarakat menyaksikan pembacaan putusan MK melalui televisi yang menyiarkan secara langsung sidang pleno pembacaan putusan tersebut. Masyarakat, kata dia, tidak perlu ke MK, tetapi nonton dari rumah saja dan percayakan kepada hakim MK soal putusan sengketa PHPU Pilpres.

"Makanya kita mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, kegiatan-kegiatan di MK atau tempat lain disiarkan langsung oleh teman-teman media, nonton saja dari rumah," tutur Eddy Gatot.

Lebih lanjut, Eddy Gatot mengatakan jika ada massa yang masih melakukan aksi di MK pada 27 Juni, maka pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP atau protap yang telah diatur. "Kalau memang ada, datang, kita mengimbau agar membubarkan diri. Ada tahapan-tahapan proses atau SOP yang kita miliki untuk mengantisipasi itu," pungkas Eddy Gatot.



Sumber: BeritaSatu.com