BPN: KPU Tidak Bisa Jelaskan Adanya DPT Siluman

BPN: KPU Tidak Bisa Jelaskan Adanya DPT Siluman
Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana (kiri) dan Teuku Nasrullah (kanan), bersama juru bicara BPN, Andre Rosiade. ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / JAS Selasa, 25 Juni 2019 | 14:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) atau mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf. Salah satu argumennya, dalam persidangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat menjawab adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.

Seperti diketahui, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di MK, masalah yang paling disoroti adalah terkait persoalan C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan KPU di Persidangan.

Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai, dari fakta tersebut, KPU jelas tidak mampu menjawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.

"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil mengeluarkan bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," kata Andre Rosiade dalam diskusi "Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator" di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Pihak BPN sendiri menilai, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap sangat penting. Dari formulir tersebut bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan atau tidak.

"Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. Tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02. Minimal, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).



Sumber: BeritaSatu.com