Ambang Batas Parlemen Dinilai Masih Diperlukan

Ambang Batas Parlemen Dinilai Masih Diperlukan
Kiri ke kanan: Moderator Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Qurrata Ayuni, S.H., MCDR. Caleg DPRD DKI Jakarta-Dapil V PSI Justin Adrian Untayana, S.H., M.H, Caleg DPR-RI Dapil Lampung I Partai Nasdem Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Sekretaris Jenderal PAN Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. menjadi pembicara dalam Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah dengan topik “Quo Vadis Pemilu Legislatif, Ambang Batas Parlemen 4% dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FHUI (Iluni FHUI) di Ruangan Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 25 Juni 2019 | 22:46 WIB

Depok, Beritasatu.com - Debat ambang batas parlemen selalu terjadi dan seringkali menjadi debat angka semata tanpa ada penjelasan rasionalisasi angka tersebut. Debat yang tidak produktif ini seharusnya tidak ada lagi. Namun, ambang batas parlemen dirasakan masih diperlukan agar dapat mengurangi jumlah partai di parlemen sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.

Demikian beberapa kesimpulan yang muncul dari acara seminar bertajuk “Quo Vadis Pemilu Legislatif, Ambang Batas Parlemen 4 persen dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FHUI (ILUNI FHUI) bekerja sama dengan Lembaga Kajian Keilmuan FHUI (LK2 FHUI).

Ketua Iluni FHUI, Ashoya Ratam, mengatakan, Iluni FHUI memiliki komitmen untuk memberikan masukan dalam rangka pengembangan hukum dan sumbangsih pemikiran atas permasalahan hukum kepada masyarakat dan pemerintah untuk Indonesia yang dielaborasi dalam Program kerja FGD dan Kajian Hukum.

"Tema Urgensi Ambang Batas Parlemen 4 persen dalam Pemilu 2019 menjadi topik yang sangat penting dalam Pemilu di Indonesia. Ambang batas parlemen bertujuan untuk menyederhanaan jumlah partai dalam parlemen agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif. Ambang batas parlemen tentunya menimbulkan pro dan kontra yang selanjutnya dibahas dalam diskusi ini," kata Ashoya dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Dekan FHUI, Edmon Makarim, mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kerja sama Iluni FHUI dan LK2 FH UI dalam mengadakan acara Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah (KEDAI). "Diskusi-diskusi seperti ini dapat terus diadakan sehingga menjadi jembatan pemikiran antara mahasiswa dan alumni," harap Edmon.

Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI, Prof Satya Arinanto, menjelaskan, sejarah gagasan penerapan ambang batas parlemen di Indonesia. "Ide ini mengemuka setelah reformasi. Awalnya terdapat tim untuk meneliti parpol yang akan mengikuti Pemilu,” kata Satya.

Satya mengatakan, ide penerapan ambang batas parlemen di Indonesia berasal dari Jerman, yang saat itu menggunakan angka 5 persen. Pada akhirnya, MK di Jerman mengeluarkan keputusan bahwa tujuan pemilu bukan hanya untuk memenangkan partai politik (parpol) namun untuk memberikan hasil pemilu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Intinya, Pemilu harus menjadi faktor integrasi bangsa, bukan perpecahan,” kata Satya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, reformasi elektoral tidak bisa berjalan di tempat. "Oleh karena itu, UI sebagai universitas yang dekat dengan ibu kota seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya kebijakan di Indonesia,” kata Titi.

Titi menyarankan parlemen untuk memperkecil alokasi kursi di daerah pemilihan dan untuk menurunkan angka ambang batas parlemen menjadi 1 persen. Pasalnya, penentuan ambang batas parlemen selama ini tidak didasarkan kajian yang jelas.

"Pemilu tahun 2019 ini menghadirkan suara terbuang sebanyak 13 juta suara karena ada ambang batas parlemen 4 persen. Ini sangat disayangkan,” kata Titi.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menjelaskan, Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena pileg dan pilpres dilakukan serentak. Hal-hal yang difokuskan seharusnya tidak hanya angka ambang batas parlemen, tetapi proses pemilu itu sendiri, seperti money politics.

"Partai politik yang tidak mengedepankan perekrutan kader partai politik yang berkualitas, partai politik masih fokus dengan dinasti kekuasaan, dan miskin program dan gagasan. Pragmatisme di kalangan pemilih membuat pemilu tidak menarik," kata Eddy.

Sedangkan Caleg DPR Dapil Lampung I Partai Nasdem, Taufik Basari setuju dengan adanya ambang batas parlemen. Pasalnya,  penerapan ambang batas parleman dapat mengurangi jumlah partai di parlemen sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.

"Jika tidak ada ambang batas parlemen, partai-partai yang tidak mendapatkan suara dominan dalam Pemilu tidak dapat bekerja secara optimal di parlemen," tegas Taufik.





Sumber: BeritaSatu.com