Ini Alasan Kubu Prabowo Yakin MK Dapat Kabulkan Gugatan

Ini Alasan Kubu Prabowo Yakin MK Dapat Kabulkan Gugatan
Diskusi "Apakah Kecurangan Akan Disahkan?" di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (26/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / WBP Rabu, 26 Juni 2019 | 12:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Ada sedikitnya tiga hal yang membuat kubu Prabowo begitu meyakini MK akan mengabulkan gugatan.

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Iwan Satriawan, menuturkan, hal krusial pertama yang dapat menjadi pertimbangan hakim MK mengabulkan gugatan adalah status Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma'ruf Amin yang masih menjadi Dewan Pengawas di dua bank syariah yang notabene adalah anak perusahaan BUMN.

"Seperti status cawapres, anak perusahaan BUMN adalah juga BUMN. Selama anak BUMN menggunakan keuangan negara, maka dia adalah BUMN," kata Iwan Satriawan dalam diskusi "Apakah Kecurangan Akan Disahkan?" di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Masalah kedua, yang telah diangkat dalam persidangan MK adalah permasalahan daftar pemilihan tetap (DPT) siluman yang jumlahnya mencapai 22 juta. Masalah DPT siluman disebutnya adalah akar masalah dari kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019.

"DPT siluman ini persoalan serius. Ini adalah akar kecurangan. Jumlah DPT siluman 22 juta itu menjadi komoditi kemenangan pilpres dan juga pileg dengan modus kecurangan yang berbeda-beda," ungkap Iwan Satriawan.

Persoalan ketiga yang juga sudah dibuktikan di persidangan, yakni kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Artinya, dalam Pemilu 2019 juga sudah dibuktikan adanya pelibatan aparat birokrasi dan pemerintahan.

"Ketiga persoalan TSM, yakni pelibatan birokrasi aparat pemerintahan dan ketidaknetralan polisi. Kunci pembuktian kita di saksi yang sudah dihadirkan di persidangan. Berdasarkan tiga poin ini, kita sudah bisa membuktikan hampir 80 persen dalil-dalil yang diberikan. Tapi apapun keputusan ada di hakim MK," ujar Iwan Satriawan.



Sumber: Suara Pembaruan