Sidang PHPU, Kinerja MK Diapresiasi

Sidang PHPU, Kinerja MK Diapresiasi
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 26 Juni 2019 | 19:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Proses persidangan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menuai apresiasi. Khususnya kinerja MK dalam menyidangkan gugatan dari pemohon yaitu kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

“Saya amati terus. Menurut saya MK telah meletakkan posisi sebagai peradilan modern dan terpercaya. Ketua MK katakan, begitu disumpah para hakim konstitusi hanya tunduk pada peraturan konstitusi dan perundangan,” kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

Hal itu disampaikan Bayu dalam diskusi bertema “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Kantor DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Jakarta, Rabu (26/6/2019).

“Kalau kita lihat pemohon, diperlakukan sangat terhormat oleh MK. Seluruh alat bukti diterima, meski ada kelonggaran. Mengajukan saksi, ada kesalahan, sudah terlanjur disumpah, diganti, MK kabulkan. Saksi-saksi yang diajukan pemohon, didengarkan dengan waktu yang sangat cukup yakni kurang lebih 20 jam. Mulai jam 9 pagi sampai 5 pagi esoknya. Meski menurut kita saksinya enggak relevan. Ada banyak saksi berkedok ahli. Tapi apakah majelis hentikan itu? Tidak,” ujar Bayu.

Bayu menyatakan, kinerja MK sangat menjunjung tinggi independensi. “Apakah menunjukkan dalam proses persidangan, MK beprihak? Tidak menurut saya. MK sangat toleran dan ingin mencari kebenaran materiil. MK memberikan waktu panjang dan leluasa kepada para pihak,” imbuh Bayu.

Bayu juga menyoroti narasi dari pemohon seperti tak adanya saksi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Tak hanya itu, kubu Prabowo-Sandi juga mengklaim saksi-saksi pemohon tak dibatnah KPU. Karenanya, pihak Prabowo-Sandi optimistis dalil gugatan diterima MK.

Akan tetapi, Bayu mengingatkan, MK memutus sengketa dengan alat bukti dan keyakinan hakim. “MK memutus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Tulisan atau surat, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan pihak lain, dan petunjuk,” tegas Bayu.

Bayu pun menyebut, “Saksi bukan satu-satunya alat bukti. Bisa jadi KPU tidak menjawab langsung dengan saksi, tapi dengan surat atau tulisan dan alat bukti lain. MK sekarang juga diarahkan menjadi mahkamah keadilan substansial bukan prosedural oleh pemohon. Tapi ingat, MK terikat pada acara. Tidak bisa kita paksa MK keluar dari hukum acara.” 

 



Sumber: Suara Pembaruan