Tak Ada Bukti Kuat, MK Dinilai Bakal Tolak Gugatan Prabowo-Sandi

Tak Ada Bukti Kuat, MK Dinilai Bakal Tolak Gugatan Prabowo-Sandi
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) usai mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 26 Juni 2019 | 19:11 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan sidang gugatan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 pada Kamis (27/6). MK diyakini bakal menolak gugatan Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

“Dari persaidangan itu, mohon maaf, tidak ada bukti persidangan yang kuat. Saya gunakan skor 3-0 kali 3,” kata Direktur Pusat Studi Konsitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari dalam diskusi bertema “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Kantor DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Feri menuturkan, putusan MK tak bisa dilihat dari cara para hakim konstitusi berbicara selama persidangan. “Kalau ada yang bilang hakim MK terlihat sekali pro di mana, pasti belum pernah beracara di MK. Kita pernah dihajar habis-habisan, ternyata menang. Dari mana kita membaca hakim MK? Dari proses persidangan dan beban pembuktian,” ujar Feri.

Feri juga menyoroti mengenai Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipersoalkan kuasa hukum Prabowo-Sandi. “Sudah jelas namanya informasi. Ingat, alat bukti untuk perselisihan hasil adalah rekapitulasi bukan informasi atau Situng,” ucap Feri.

Pada bagian lain, Feri mengatakan, suatu kewajaran apabila kubu Prabowo-Sandi melayangkan gugatan hasil Pilpres. Sebab, sebagaimana keputusan KPU dari rekapitulasi nasional, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil meraih suara terbanyak.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak menyukai proses penyelenggaraan Pemilu, sudah dipastikan pihak itu adalah pihak yang kalah. Enggak mungkin yang menang protes. Jadi biasa saja kalau yang kalah itu merasakan banyak masalah,” imbuh Feri.

Diskusi di Kantor DPP PA GMNI digelar sebagai rangkaian kegiatan “Bulan Bung Karno”. Hadir sebagai pembicara lainnya yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ketua DPP PA GMNI Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Diskusi dimoderatori Chrisman Damanik dan dibuka Sekretaris Jenderal (sekjen) PA GMNI Ugik Kurniadi.

 



Sumber: Suara Pembaruan