Gugatan Hasil Pilpres dan Pileg Bukan Berarti Kelemahan Sistem

Gugatan Hasil Pilpres dan Pileg Bukan Berarti Kelemahan Sistem
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 26 Juni 2019 | 19:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gugatan terhadap proses maupun hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 bukan berarti menunjukkan kelemahan sistem penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Sengketa yang ada merupakan bentuk adanya validitas Pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. “Sistem yang ada memberikan keadilan Pemilu untuk memulihkan hak-hak politik pemilih yang dianggap sudah dicederai. Justru kalau sistem Pemilu tidak demokratis, maka tidak akan hal-hal seperti ini (gugatan) difasilitasi,” kata Titi.

Hal itu disampaikan Titi dalam diskusi bertema “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Kantor DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurut Titi, keputusan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepatutnya diapresiasi. Terbukti, lanjut Titi, persidangan MK memberikan pendidikan politik, hukum dan konstitusi bagi masyarakat luas. Sesuautu tidak didapat jika penyelesaiannya melalui cara jalanan. “Jalur konstitusi suda sepantasnya kita pilih untuk selesaikan perselisihan,” imbuh Titi.

Menurut Titi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dalam rangka mempertahankan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) selama persidangan MK. “KPU pertahankan kredibilitas kerja sebagai lembaga yang nasional, tetap, dan mandiri. Jadi jangan dibelokkan. KPU berkepentingan untuk meyakinkan majelis. Bukan diposisikan KPU sebagai pembela pasangan calon,” tegas Titi.

Di sisi lain, Titi menuturkan, keberadaan peserta Pemilu yang berperilaku oposisi bukan suatu hal negatif. Sebab, keberadaan pihak tersebut ternyata memberikan dampak positif dalam mengawasi Pemilu. Sepanjang kritikan dari peserta Pemilu itu diselenggarakan dan dilakukan secara proporsional.



Sumber: Suara Pembaruan