Ketua MK: Putusan MK Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak

Ketua MK: Putusan MK Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 27 Juni 2019 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkama Konstitusi Anwar Usman mengakui bahwa putusan MK tentang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena itu, Anwar meminta semua pihak tidak menjadikan putusan MK sebagai ajang untuk saling menghina

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak bisa memuaskan semua pihak, untuk itu kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan memfitnah," ujar Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno Pembacaan Putusan PHPU Pilpres, di Lantai 2 Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Anwar menegaskan kembali bahwa pihaknya hanya takut pada Allah dalam mengambil keputusan terkait sengketa Pilpres. Hakim MK, kata dia mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan alat bukti sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Diharapkan kepada kita semua untuk menyimak putusan ini terutama terkait pertimbangan hukum dan amar putusan. Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, hari ini, MK membacakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres. MK telah diberikan waktu 14 hari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2019 sejak diregister pada 11 Juni.

Rangkaian persidangan sengketa Pilpres ini telah digelar MK sejak 14 Juni hingga 21 Juni 2019. Dalam persidangan tersebut, MK telah mendengarkan dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) dan keterangan dari Bawaslu.

Selain itu, MK juga telah menerima alat bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak.



Sumber: BeritaSatu.com