Prabowo-Sandi Habiskan Miliaran Rupiah Hadapi Sidang MK

Prabowo-Sandi Habiskan Miliaran Rupiah Hadapi Sidang MK
Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) selaku pihak pemohon mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019. ( Foto: Antara Foto / Hafidz Mubarak A )
Robertus Wardi / FMB Kamis, 27 Juni 2019 | 15:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengaku menghabiskan dana miliaran rupiah untuk menghadapi sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dana itu untuk membiayai fotokopi gugatan dan bukti, serta kebutuhan sidang lainnya.

‎"Saya bukannya mengitung, saya kan bukan bendahara. Kita kan kuasa hukum. Bagian penghitungannya kan ada sendiri, tetapi kan memang mencapai miliaran," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Ia menjelaskan salah satu item yang banyak menghabiskan biaya adalah fotokopi berkas. Ke depan, model fotokopi hendaknya tidak digunakan lagi. MK sudah saatnya menggunakan sistem digitalisasi.

"Saya bukan yang menghitung berapa angkanya, tetapi yang saya tahu memang untuk fotokopi itu banyak. Karena itu penting untuk dipikirkan ke depan hal-hal begini, salah satunya adalah bisa mendigitalisasi bukti-bukti, jadi enggak perlulah kita memfotokopi sedemikian banyak kertas," jelas Denny.

Dia juga menjelaskan penggunaan kertas berupa fotokopi tidak ramah lingkungan.‎ Fotokopi dalam jumlah banyak merusak lingkungan karena bisa menjadi sampah. Selain tidak ramah lingkungan, Denny juga yakin majelis hakim tidak membaca semua dokumen terkait bukti perkara yang diajukan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berharap, ke depan pemerintah dapat menerapkan prinsip peradilan yang berbasis teknologi.

"Alangkah baiknya ke depan kita memikirkan untuk betul-betul menerapkan prinsip peradilan berbasis teknologi yang paperless," tutur Deny.



Sumber: Suara Pembaruan