MK: Bukti Video Tidak Mampu Perkuat Dalil Pemohon

MK: Bukti Video Tidak Mampu Perkuat Dalil Pemohon
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 27 Juni 2019 | 19:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan alat bukti berupa rekaman video yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandiaga Uno dalam sengketa Pilpres 2019 tidak mampu memperkuat dalil permohonannya. Pasalnya, Prabowo-Sandi tidak bisa menjelaskan keterkaitan video tersebut dengan dalil-dalil permohonannya.

"Pemohon tidak menjelaskan seperti apa kejadian dalam video, siapa yang ada dalam rekaman itu, di mana lokasinya, pemohon juga tidak menjelaskan keterkaitan antara dalil yang disampaikan dengan hasil perolehan suara paslon capres-cawapres. Oleh karenanya, dalil tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

MK mengungkapkan beberapa kejadian yang disebutkan Prabowo-Sandi dalam permohonan dengan alat bukti rekaman video. Salah satunya dugaan kecurangan oleh oknum petugas pemungutan suara yang mencoblos surat suara untuk salah satu paslon capres-cawapres di Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan Klender (Jakarta Timur).

Selain itu, pemohon juga mengungkapkan dugaan adanya kecurangan oleh oknum yang membawa kabur formulir C1 di Jakarta Timur. Oknum yang disebut pemohon sebagai pihak tidak dikenal ini, membawa formulir C1 masuk ke dalam mobil.

"Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan rekaman video. Namun, termohon (KPU) menyatakan kesulitan mengidentifikasi siapa orang yang dimaksud di dalam video ini sehingga termohon menyatakan dalil ini tidak berdasar," ujar Hakim I Gede Dewa Palguna.

Termohon kemudian menyampaikan alat bukti berupa dokumen C1. Palguna melanjutkan, Bawaslu setempat lantas menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan mereka, orang yang membawa pergi formulir C1 itu adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duren Sawit. Formulir itu dibawa untuk diserahkan ke Bawaslu Jakarta Timur.

"Kesalahpahaman ini sudah diselesaikan dengan Laskar BPN 02. Bawaslu juga telah menyampaikan laporan penerimaan pengawasan ini. Setelah mahkamah mencermati video alat bukti dan keterangan Bawaslu, persoalan ini telah terselesaikan. Sehingga dalil yang diajukan pemohon secara esensial sudah kehilangan objek," terang Palguna.

Dengan demikian, mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil tersebut dan menyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut, Prabowo-Sandi juga menyampaikan alat bukti yang tidak sinkron dalam dalil adanya surat suara yang sudah tercoblos di Kabupaten Nias (Sumatera Utara). Pemohon mendalilkan adanya surat suara tercoblos di Nias. Sementara alat bukti yabg diajukan berupa rekaman video yang menunjukkan peristiwa di Boyolali (Jawa Tengah).

"Dengan begitu ada ketidakcermatan pemohon untuk mensinkronkan permohonan dengan alat bukti. Sehingga mahkamah mengambil kesimpulan bahwa dalil pemohon tidak didukung bukti yang cukup sehingga tidak beralasan sesuai hukum," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com