MK Menilai TPS Siluman Tidak Terbukti

MK Menilai TPS Siluman Tidak Terbukti
Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama Hakim anggota (kiri ke kanan) Suhartoyo, Enny Nurabaningsih, Aswanto, I Dewa Gede Palaguna, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 20 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / YUD Kamis, 27 Juni 2019 | 19:12 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan tim hukum Prabowo-Sandi mengenai dugaan adanya Tempat Pemugutan Suara (TPS) siluman. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai tim hukum Prabowo-Sandi selaku pihak pemohon tidak mampu membuktikan dimana TPS siluman tersebut berada dan pengaruhnya terhadap perolehan suara.

"Bahwa dalil pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dalam dalil permohonannya, kubu Prabowo-Sandi menyebut terdapat 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dengan membandingkan antara jumlah TPS yang ditetapkan KPU dengan jumlah TPS yang tertera pada situs sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU.

Dalam Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan terdapat sekitar 810.352 TPS di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kubu Prabowo-Sandi menyebut jumlah TPS yang tercantum di dalam Situng KPU ada sebanyak 813.336 di Seluruh Wilayah Indonesia. Dengan demikian, terdapat 2.984 TPS Siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS siluman tersebut. Tim hukum Prabowo-Sandi mengklaim hal tersebut merugikan jumlah perolehan suara mereka.

Sementara, Mahkamah berpendirian data yang bersumber pada laman Situng bukan data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadan TPS. Seandainya penambahan TPS memang ada, penambahan demikian tidak serta merta dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Prabowo-Sandi. Hal ini lantaran tidak ada yang dapat memastikan pemilih di TPS tersebut memilih calon tertentu.

"Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS tersebut telah pasti mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara," kata Saldi.

Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Prabowo-Sandi terkait dugaan TPS siluman tidak beralasan hukum.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan