MK Tolak Gugatan Prabowo, BEM Se-Jabodetabek Tolak Anarkisme

MK Tolak Gugatan Prabowo, BEM Se-Jabodetabek Tolak Anarkisme
Diskusi kebangsaan BEM se-Jabodetabek dengan tema "Menolak Kerusuhan Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Hotel Arosa, Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 27 Juni 2019 | 22:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa kampus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh berita bohong, provokasi, dan melakukan tindakan anarkisme dalam menyikapi hasil dari sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2019.

Seperti diketahui, sembilan hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno. Menurut MK, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menyikapi kekhawatiran terjadinya kerusuhan setelah keputusan MK tersebut, BEM se-Jabodetabek menggelar acara diskusi kebangsaan dan silaturahmi dengan tema "Menolak Kerusuhan Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Hotel Arosa, Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Ketua umum HMI Komisariat Universitas Muhammadiyah, Rahmat yang mewakili BEM dari beberapa kampus di Jabodetabek mengatakan, elemen mahasiswa harus bertekad untuk menjaga persatuan dan persaudaraan serta menolak segala bentuk percecahan bagi bangsa. "Kita harus melahirkan kembali Indonesia yang damai setelah pesta demokrasi," kata Rahmat.

Acara diskusi juga menghadirkan pembicara dari elemen perkumpulan pemuda, pelajar, pengusaha, hingga pemerhati hukum milenial. Mereka antara lain Ketua Gerakan Cinta Indonesia, Ginka Febriyanti Ginting, Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Riyan Hidayat, Presiden Mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Muhammad Arifin, Pimpinan Lembaga Generasi Muda Indonesia, Sobohon, dan Ketua Umum Jakmania 2014-2017, Richard Achmad.

Selain itu, hadir juga Gracia Panggabean, pemerhati hukum generasi milenial dari Universitas Pancasila dan Fachry Danny Arifin, Chief Marketing Officer perusahaan production house Rumah Kreasi Global.

"Bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi tinggi kebinekaan. Saya berharap kita semua dapat mencintai indahnya perbedaan dan berdamai dalam kebinekaan. Jangan lagi kita terpengaruh berita bohong, provokasi, dan anarkisme. Saatnya kita membangun Indonesia yang unggul," kata Ginka.

Sementara, Gracia Panggabean mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. "Kita harus ingat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Final yaitu tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan tersebut dan mengikat artinya pihak yang bersengketa dan masyarakat Indonesia harus mematuhinya, karena ini adalah perkara nasional," ujar pemerhati hukum berparas cantik itu.

Pengusaha milenial Fachry Danny Arifin mengingatkan, unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan kematian pada 21-22 Mei lalu hanya menyisakan kerugian moril dan materiil.

"Saat peristiwa di Tanah Abang, kemarin, banyak teman saya yang memiliki konveksi dan ekspedisi yang merasakan kerugian sampai miliaran rupiah. Ada yang tokonya sampai hancur, dicuri, dan lain-lain. Itu sangat merugikan jika unjuk rasa akhirnya menimbulkan sebuah kerusuhan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, para peserta diskusi menyampaikan ikrar BEM se-Jabodetabek, yang berbunyi:

Kami generasi cinta Indonesia bersama BEM se-Jabodetabek bergerak bersama-sama guna mengimplementasikan falsafah negara dalam kehidupan yang berkedaulatan.

Maka dengan ini kami menyatakan:

1. bertekad untuk menjaga persatuan, persaudaraan serta menolak segala bentuk perpecahan, khususnya di kalangan mahasiswa dan pemuda.

2. Ikut andil dalam menjaga keutuhan NKRI

3. Ikut serta dalam menegakan hukum dan nilai nilai kemanusiaan sebagai manifestasi dari hak asasi manusia dan berlaku untuk seluruh elemen bangsa

4. Melahirkan kembali Indonesia yang damai setelah pesta demokrasi

5. Bertekad untuk menjaga seutuhnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah negara yang paling fundamental.



Sumber: BeritaSatu.com