JIK: Demo di MK Bukan Gerakan Bela Agama

JIK: Demo di MK Bukan Gerakan Bela Agama
Wakil Ketua Komisi Ukhuwwah MUI Pusat KH Saiful Bahri didampingi Koordinator Nasional Jaringan Islam Kebangsaan Irfaan Sanoesi bersama para ulama menyampaikan pernyataan sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi di Museum Joeang 45, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Kamis, 27 Juni 2019 | 23:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) mengatakan, para demonstran yang beraksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tidak taat kepada pemimpin dan konstitusi. Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi menyebutkan bahwa MK merupakan ulil amri dalam konteks menengahi sengketa pilpres.

“Apa yang dicari mereka (para pengunjuk rasa) di MK itu? Mencari keadilan dengan berbuat tidak adil. Ya, tidak adil karena mereka sudah tidak percaya kepada MK sebagai ulil amri dalam konteks penegakkan hukum," ujar Irfan pada acara silaturahmi dan pernyataan sikap JIK dengan tema "Putusan MK dan Persatuan Bangsa" di Museum Joeang 45, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Irfan mempertanyakan mengenai kepatuhan para pengikut atau pendukung Prabowo Subianto. Menurut dia, seharusnya mereka patuh pada instruksi Prabowo. "Jika Pak Prabowo Subianto mereka anggap sebagai pemimpin dalam konteks calon presiden, kenapa sekarang tidak diikuti perintahnya yang melarang untuk turun ke jalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim di MK?” katanya.

Irfan menilai persidangan MK sudah sangat transparan dan bisa disaksikan oleh publik secara langsung. Publik bisa menilai isu kecurangan yang selama ini digaungkan, tidak bisa dibuktikan oleh pemohon dengan alat-alat bukti yang ada.

“Putusan MK ini final dan mengikat. Kami harapkan diterima secara lapang dada oleh semua pihak. Jika para demonstran tersebut memaksakan kehendak dan berbuat anarkis, kami berharap aparat penegak hukum menindak secara tegas dalang dan penyandang dananya. Kasus kerusuhan 21-22 Mei pun harus segera diusut tuntas supaya kejadian serupa tidak terulang," kata Irfaan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Ahmad Sodik mengungkapkan, putusan MK harus dihormati oleh setiap elemen masyarakat, karena menyangkut harga diri bangsa. Indonesia adalah negara hukum dan harus dijadikan panglima. Tidak bisa seseorang atau kelompok manapun memaksakan kehendaknya.

"Keadilan itu tidak bisa dilihat dari kacamata kuda. Jika bagi kelompoknya menguntungkan, maka adil. Jika bagi kelompoknya merugikan, maka tidak adil. Keadilan itu tidak seperti itu. Putusan MK harus kita hormati dan dipatuhi bagian dari ulil amri kita dalam konteks penegakkan hukum,” jelas KH. Sodik.

Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, menolak bentuk kerusakan dan mengedepankan kemaslahatan. Begitulah mestinya kaedah itu dijadikan pijakan kita semua untuk menghindari kerusukan yang lebih besar. Aksi turun ke jalan tidak usah dan tidak penting karena kami percaya MK adalah lembaga kredibel dan berintegritas,” tegas KH Sodik.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Koordinator eks 212, Amsori. Menurutnya, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Keputusan ini berlaku tidak hanya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02, tetapi juga bagi semua pendukungnya, baik PNS, TNI, Polri dan masyarakat Indonesia.

"Putusan ini sudah inkrach, sifatnya mengikat bukan hanya kepada pihak yang bersengketa, yaitu pasangan 01 dan 02, tetapi juga bagi pendukungnya, bagi TNI, Polri, dan PNS," tutur Amsori.

Sementara Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Saiful Bahri meminta agar semua elemen masyarakat bersatu kembali. Dikatakan, semua proses pelaksanaan pemilu telah selesai dilalui dan finalnya sudah melalui keputusan MK.

"Semua elemen bangsa mari kembali menjadi manusia Indonesia yg bersatu sementara proses demokrasi sudah selesai dengan selesainya keputusan MK. Jadikan agama sebagai kaidah moral yang dibingkai dengan persatuan dan kesatuan. Siapa pun yang terpilih, dia adalah presiden kita semua. Berikan contoh yang baik pada kita semua bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," pungkas Saiful.

Acara itu dihadiri juga para ulama dari berbagai daerah, seperti KH Rizal Maulana, Koordinator JIK Jabodetabek, KH Sulaeman (pengasuh Ponpes "Baitul Qur'an" Jatinegara Jakarta Timur), KH. Abdul Hamid (pengasuh Ponpes Al Wahidiyah Duren Sawit, Klender, Jaktim), KH Agus Riyadi (Ketua MT Al Widan Bogor), KH Ahmad Sodik (Ketua LDNU PB NU), dan KH Miftahul Fallah (Sekjend Ulama JATMI).

Hadir juga Habib Agus Iman Al Khon (Ketua Masjid Pitung Jakut), KH Sulaeman (pengasuh Ponpes Sabilul Mursyidin Bogor), KH Ahmad Husin S (ponpes Daarussholah Annawawiyah, Bangkalan, Madura), KH Nurcholis (PP Roudhutul Qur'an Lamongan), ustaz Sugeng (alumnus Ponpes Miftahul Ulum Jawa Tengah), ustaz Arifin (pengajar Ponpes Darun Najah Jaksel), ustaz Ghufron Faza (Ketua Yayasan Hayatul Islam Jakpus), dan KH Bahroni (alumni Ponpes Darul Ulum Cirebon).



Sumber: BeritaSatu.com