Ketua KPU Tegaskan Putusan MK Tanggungjawab Semua

Ketua KPU Tegaskan Putusan MK Tanggungjawab Semua
Komisioner KPU Ilham Saputra (kiri) dan Ketua KPU, Arief Budiman. ( Foto: B1/Farouk Arnaz )
Yustinus Paat / CAH Jumat, 28 Juni 2019 | 20:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres merupakan tanggungjawab semua pihak. Arief mengimbau semua pihak kembali merajut kerukunan setelah tahapan pilpres selesai dilaksanakan.

"Mari sama-sama kita hormati putusan MK. Kita jalankan bersama-sama sebagai bagian dari tanggung jawab bersama," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Menurut Arief, semua pihak harus mengawasi putusan MK yang menguatkan hasil pilpres 2019. Tujuannya agar paslon capres-cawapres terpilih mampu menjalankan janji kampanye serta visi dan misinya.

"Jadi sekarang sudah bukan lagi tanggungjawab si A atau si B. Semuanya harus kembali rukun, sama-sama membangun bangsa lima tahun ke depan," tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Amar putusan menyatakan dalam eksepsi menolak ekseksi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat sidang pleno pembacaan putusan sengketa PHPU Pilpres di Lantai 2 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

Anwar Usman mengatakan sengketa PHPU Pilpres ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi pada 24 Juni 2019. RPH dipimpin oleh hakim Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota.

"Diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019, selesai diucapkan Pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi," tutur dia.

Dalam kesimpulan, kata Anwar, terdapat lima poin. Pertama, Mahkamah berwenang mengadili perkara aquo. Kedua, Mahkamah juga menilai bahwa Prabowo-Sandi memiliki kendudukan hukum. Ketiga, permohonan diajukan masih dalam tengat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

"Keempat, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan kelima permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," pungkas dia.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa perolehan suara hasil pilpres 2019 yang ditetapkan oleh KPU sudah tepat.
Hasil rekapitulasi KPU menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 (55,50 persen) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50 persen) suara.

Hasil rekapitulasi ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK ditetapkan Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.



Sumber: BeritaSatu.com