Politikus Nasdem Tak Ingin Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ulangi Model Koalisi dengan PAN

Politikus Nasdem Tak Ingin Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ulangi Model Koalisi dengan PAN
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, 25 Juni 2018. ( Foto: Antara / Wahyu Putro A )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 1 Juli 2019 | 15:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem lebih suka bila koalisi parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin tidak setengah-setengah. Ke depan sebaiknya tak ada lagi parpol seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak ikhlas dan tidak jelas sebagai kawan atau lawan.

Hal itu diungkap oleh Politikus Partai Nasdem, M.Taufiqqulhadi, menjawab wartawan soal wacana bergabungnya parpol dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi ke koalisi parpol pemerintahan.

Kata Taufiq, dirinya menilai boleh saja parpol pendukung Prabowo-Sandi jika ada niatan gabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, harus diingat bahwa pemerintahan Jokowi sebelumnya sudah punya pengalaman soal parpol yang tak ikhlas ketika menyatakan diri bergabung.

Dia lalu memberi contoh, bergabungnya Golkar dan PPP ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah contoh yang ikhlas dan total.

"Tetapi ketika PAN bergabung, menurut saya setengah-setengah. Kita menghitung sebagai teman tidak bisa, menghitung sebagai lawan tidak bisa," kata Taufiq, Senin (1/7/2019).

Untuk diketahui, di pertengahan pemerintahan periode 2014-2019, PAN memang bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Kader PAN, Asman Abnur, pun menjadi menteri di kabinet Jokowi. Namun, pada pemilu 2019, PAN tak mendukung Jokowi di Pilpres. Asman pun tahu diri dan mundur dari kabinet.

Bagi Nasdem, hal demikian tidak baik. Artinya, harus ada kejelasan sikap sejak awal dari parpol yang ingin pindah ke koalisi Jokowi. Sama seperti kejelasan sikap Golkar dan PPP dimaksud di atas. Dirinya personal menyerukan pada partai itu untuk tetap menjadi koalisi yang baik bangsa Indonesia. Yang dimaksud Taufiq adalah agar parpol nonpendukung Jokowi-Ma'ruf di pilpres lalu tetap berada di luar pemerintahan.

Posisi demikian adalah demi kepentingan bangsa. Sebab menurutnya, kalau semua parpol bergabung ke pemerintahan, maka tak menggambarkan pandangan masyarakat Indonesia yang berbeda. Di pilpres kemarin saja, tak semua rakyat memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau semuanya bergabung maka nanti dianggap kita kembali ke Orde Baru, kan nggak baik menurut saya bagi Indonesia," kata Taufiq.



Sumber: BeritaSatu.com