MK Optimistis Putuskan Sengketa PHPU Pileg Tepat Waktu

MK Optimistis Putuskan Sengketa PHPU Pileg Tepat Waktu
Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Jumat, 5 Juli 2019 | 17:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan pihaknya optimistis memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sengketa perselisihan hasi pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 tepat waktu. MK, kata Guntur, diberi waktu paling lama 30 hari memutuskan sengketa Pileg sejak diregistrasi.

"Insyallah kalau 30 hari akan selesai, jatuh pada 9 Agustus paling lambat selesai. Timeline ini dituangkan dalam perarturan MK, doakan saja selesai dengan timelinenya, yang sudah disiapkan," ujar Guntur di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/7).

Guntur mengatakan 9 hakim MK akan menyidang perkara dengan sistem panel untuk mempercepat penyelesaian sengketa PHPU Pileg. Panel hakim terdiri tiga panel yang masing-masing panel terdiri dari tiga hakim.

"Hari Selasa (9/7) nanti sudah masuk persidangan sehingga ya dibentuk 3 panel. Masing-masing panel ada 3 hakim dan 3 hakim ini masing-masing dari unsur yang berbeda ada 1 hakim dari unsur yang diusulkan oleh presiden, ada unsur dari DPR dan ada unsur dari MA," jelas dia.

MK sudah membagi tiga panel hakim, dengan pembagian Panel I terdiri atas hakim Anwar Usman (Ketua), Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat (Anggota), Panel II terdiri atas Aswanto (Ketua), Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul (Anggota), dan Panel III terdiri atas I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

MK telah meregister 260 sengketa PHPU Pileg yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.

Sidang sengketa PHPU pileg dimulai Selasa (9/7) pekan depan. Sidang pendahuluan itu akan digelar selama empat hari berdasarkan pengelompokan jadwal yang telah ditentukan. Pada Selasa, sidang pendahuluan diperuntukkan bagi lima provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua.

Kemudian, pada Rabu (10/6) akan ada sembilan provinsi yang menjalani sidang, yakni Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Pada Kamis (11/6), MK menjadwalkan sidang untuk sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.

Terakhir, pada Jumat (12/6), MK menggelar sidang untuk 11 provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan
Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, MK akan menggelarkan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019. 

 



Sumber: BeritaSatu.com