E-Rekap Bisa Jadi Alternatif Pemilu Efisien dan Murah

E-Rekap Bisa Jadi Alternatif Pemilu Efisien dan Murah
Proses rekapitulasi suara pemilu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 5 Juli 2019 | 20:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menganggap rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa dipertimbangkan sebagai alternatif metode Pemilu yang lebih efisien dan murah. Menurut Mardani, e-rekap menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan dalam Pilkada 2020 dengan berbagai catatan penting.

“Saya setuju KPU mau buat terobosan e-rekapitulasi ini. Tapi sebelumnya, saya menyarankan sebaiknya kita evaluasi secara menyeluruh dulu pemilu serentak 2019 yang baru berlangsung ini,” kata Mardani, Jumat (5/7).

Politisi PKS ini mengatakan dalam masa sidang ini Komisi II DPR akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga penyelenggara Pemilu, “Insyaallah Komisi II sudah mengagendakan bertemu dengan KPU, Bawaslu dan DKPP,” tutur dia.

Lebih lanjut terkait e-rekapitulasi yang diusulkan KPU, Mardani memberikan beberapa catatan serius terhadap kebijakan ini. Pertama, dia minta KPU memastikan teknologinya robust atau tangguh, aman, tidak mudah rusak, tidak mudah diretas, dan juga mudah digunakan.

"Kedua, sebelum digunakan sebaiknya dilakukan uji publik dan sosialisasi terhadap pilihan teknologi yang dikembangkan. Audit publik lebih baik lagi," ungkap dia.

Ketiga, dia berharap teknologi yang digunakan adalah teknologi buatan anak bangsa sendiri dengan tenaga ahli sepenuhnya dari SDM dalam negeri. “Jangan beli dari luar. Bukan cuma soal nasionalisme, tetapi sangat penting untuk aspek keamanan data dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Keempat, Mardani mengatakan harus diuji coba sejak awal, sehingga ia juga setuju perlunya DPR dan pemerintah segera melakukan revisi UU Pemilu, karena mendesak untuk dievaluasi dan diperbaiki.

"Saya mengingatkan kepada seluruh lembaga penyelenggara Pemilu pentingnya evaluasi pemilu secara menyeluruh agar pemimpin yang terpilih benar-benar representasi kehendak rakyat sebagai simbol kedaulatan rakyat," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com