Rekapitulasi Elektronik Dapat Meminimalisir Manipulasi dan Kesalahan Teknis

Rekapitulasi Elektronik Dapat Meminimalisir Manipulasi dan Kesalahan Teknis
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Yustinus Paat / YUD Sabtu, 6 Juli 2019 | 08:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama mengatakan pihaknya sepekat dengan rencana KPU untuk menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau electronic recapitulation (e-recap) di Pilkada Serentak 2020. Menurut Heroik, penerapan e-recap bisa meminimalisir manipulasi dan kesalahan teknis dan penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Selain mampu mempercepat rekapitulasi perolehan hasil pemilu, e-recap mampu meminimalisir potensi manipulasi termasuk kesalahan teknis penghitungan," kata Heroik melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Heroik, penerapan e-recap bisa mengatasi persoalan yang selama ini terjadi dalam rekapitulasi manual dan berjenjang. Berdasarkan catatan Perludem, kata dia, terdapat minimal empat persoalan dalam rekapitulasi manual.

"Pertama, rekapitulasi manual membuka ruang manipulasi hasil suara ketika proses rekiptulasi berjenjang, dalam hal ini ruang manipulasi dapat terjadi pasca penghitungan suara dari TPS," ungkap dia.

Persoalan kedua, kata dia, dalam rekapitulasi manual suara pemilih bisa raib atau hilang setelah dipindahkan dari TPS, bahkan berbarengan dengan kotak suaranya. Ketiga, dalam rekapitulasi manual juga bisa terjadi kesalahan teknis dalam peroses penulisan perolehan suara yang dituangkan di formulir rekapitulasi.

"Keempat, adanya kesalahan hitung atau penjumlahan hasil perolehan suara yang dituangkan pada form rekapitulasi," tutur dia.

Karena itu, kata Heroik, penerapan e-recap bisa mencegah atau setidaknya meminimalir empat persoalan rekapitulasi manual. Menurut dia, e-recap merupakan teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia.

"E-recap juga mempercepat proses rekapitulasi. Untuk pemilu kepala daerah, kurang lebih membutuhkan waktu rekapitulasi selama 14 hari. Selain dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten/Kota atau berakhir di Provinsi (bagi pemilihan gubernur), adanya beban administrasi pemilu yang perlu dilakukan di setiap jenjang rekapitulasi tersebut ikut ambil bagian dari lamanya proses rekapitulasi suara," jelas dia.

Perlu Kajian Serius

Meskipun demikian, Perludem tetap meminta KPU perlu melakukan kajian serius atas penerapan e-recap. Pasalnya, penerapan e-recap bukan tanpa resiko. Peneliti Perludem lain Nurul Amalia Salabi memberikan tujuh catatan yang perlu diperhatikan dan dikaji secara serius sebelum menerapkan e-recap.

Pertama, kata Nurul, pemanfaatan teknologi dalam pemilu haruslah dipersiapkan dengan matang, inklusif, dan dengan waktu yang cukup terutama untuk melakukan uji coba berulang. Selain itu, kata Nurul, perlu pelatihan yang maksimal untuk para petugas/operator teknis

"Perlu juga membuka ruang adanya audit teknologi secara akuntabel, termasuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi yang digunakan. Karena itu, hasil audit sistem atas teknologi yang digunakan juga mutlak dipublikasi secara transparan kepada publik," kata Nurul.

Kedua, e-recap perlu dilakukan secara bertahap, tidak langsung di seluruh daerah pilkada, sebagai sarana mempersiapkan kematangan sistem sekaligus membangun ruang kepercayaan publik.

"Ketiga, untuk tahap awal penggunaan e-recap harus berjalan pararel dengan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dalam rangka mengantisipasi adanya kesalahan hitung, perbedaan hasil, bahkan sengketa yang mungkin diajukan oleh peserta pemilu dalam rangka mempermudah investigasi lebih jauh untuk menguji kebenarannya. Namun hasil resmi tetap berdasarkan e-recap," jelas dia.

Keempat, perlu membuka sistem keamanan yang memadai dan membuka ruang adanya audit independent secara acak oleh pihak ketiga, dalam rangka menguji akurasi sistem sekaligus membangun kepercayaan publik. Kelima, belajar dari Situng Pemilu 2019, jika ingin menerapkan e-recap KPU harus mampu membangun komunikasi publik yang tegas, jelas, dan baik dalam rangka membangun pemahaman secara maksimal kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan soal keberadaan teknologi ini.

"Penggunaan e-recap mesti memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan yang terkait," tadas Nurul.

Keenam, lanjut Nurul, penggunaan e-recap harus ditopang oleh kerangka hukum yang kuat sebagai jaminan legalitas terhadap eksistensi e-recap dan juga untuk mengantisipasi berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaanya di lapangan. Sementara, kata dia, UU Pilkada yang ada saat ini (UU No. 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016) belum memberikan payung hukum bagi penerapan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

"Ketujuh, selain itu, e-recap ini juga mesti diatur di dalam Peraturan KPU secara detail, bukan sebatas pengaturan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara elektronik," pungkas Nurul. 



Sumber: BeritaSatu.com