Sosok Menhan dan Kepala BIN Disebut Bakal dari Sipil

Sosok Menhan dan Kepala BIN Disebut Bakal dari Sipil
Suhendra Hadikuntono, pendiri Hadiekuntono’s Institute (Reseach, Intelligent, Spiritual) sekaligus Ketua Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Hendro D Situmorang / JAS Senin, 8 Juli 2019 | 08:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf yang diyakini segera dibahas terus bergulir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Jokowi ingin mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari figur sipil.

Koordinator Relawan Jokowi-Maruf, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro mengaku sudah mendengar kabar ini. Dia bahkan menyebut bahwa Suhendra Hadikuntono, pendiri Hadiekuntono’s Institute (Reseach, Intelligent, Spiritual), masuk dalam radar calon Menhan atau Kepala BIN.

“Beliau memang salah satu jago yang dilirik Pak Jokowi,” kata dia dalam keterangannya Minggu (7/7/2019).

Menhan dijabat sipil bukan hal baru di Indonesia. Juwono Sudarsono, Mahfud MD, dan Purnomo Yusgiantoro adalah contoh dari figur sipil yang pernah menduduki jabatan Menhan pada era reformasi.

Di era Orde Lama, jabatan Menhan bahkan lebih banyak disandang sipil. Misalnya Amir Sjarifuddin, Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sutan Rasyid, M Natsir, Wilopo, Iwa Kusumasumantri, Burhanuddin Harahap, Ali Sastoamidjojo, dan Djoeanda Kartawidjaja.

Kepala BIN juga pernah dijabat figur sipil, yakni Dr Soebandrio (1959-1965), yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Saat itu namanya bukan BIN, melainkan Badan Pusat Intelijen (BPI). Badan intelijen negara super power seperti AS dengan CIA-nya dan Rusia dengan KGB-nya juga dipimpin sipil.

Suhendra Hadikuntono yang saat ini menjabat Ketua Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) disebut-sebut menjadi salah satu calon yang akan menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan) atau kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.

Menanggapi hal tersebut, Suhendra mengaku bersyukur bila Jokowi memberikan amanah kepada dirinya untuk menduduki salah satu dari dua posisi itu. “Kalau negara sudah memanggil, siapa pun tak bisa menolak,” ujar Suhendra, Sabtu (6/7/2019).

Ia mengakui, sebagai negara besar, Indonesia memang membutuhkan “orang gila yang waras”. Maksudnya, orang yang secara jasmani sehat dan secara mental waras, tetapi tindakannya layaknya orang gila yang tak mengenal rasa takut.

“Seperti kata Pak Jokowi, kita perlu eksekutor, bukan konseptor. Untuk menjadi eksekutor, diperlukan keberanian luar biasa,” jelasnya.

Suhendra sudah membuktikan “kegilaannya” dengan menjadi inisiator pemberantasan match fixing atau skandal pengaturan skor dalam kompetisi sepakbola Indonesia yang mengantarkan 17 orang sebagai tersangka dan berhadapan dengan mafia-mafia besar.

Tanpa keberanian yang mendekati gila, lanjut Suhendra, jangan berharap seorang menteri atau kepala badan bisa menjadi eksekutor pada Kabinet Kerja Jilid II yang akan disusun Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin pada Oktober mendatang. “Kalau berani sudah pasti orang itu bersih. Kalau tidak bersih, mana bisa dia berani?” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan