PSI: Jangan Bebani Napi dengan Syarat Membaca Alquran

PSI: Jangan Bebani Napi dengan Syarat Membaca Alquran
Ilustrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Senin, 8 Juli 2019 | 18:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentang kebijakan yang mewajibkan setiap narapidana (napi) beragama Islam harus bisa membaca Alquran sebelum dibebaskan. Menurut dia, syarat tersebut berpotensi mencabut hak napi yang seharusnya bebas.

“Kewajiban itu bisa bertentangan dengan undang-undang. Syarat itu sangat potensial mencabut hak napi yang seharusnya bebas," ujar Juru Bicara PSI, M Guntur Romli di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf mengritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar, Haryoto. Penonaktifan ini sebagai imbas aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana Islam sebelum dibebaskan. "Persoalan menonaktifkan itu menjadi penanda adanya kegerahan sebagian pihak yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di lapas," kata Muzammil akhir Juni lalu.

Kebijakan itu diterapkan Kalapas Polewali Mandar, Haryoto. Aturan itu diberlakukan kepada narapidana yang masa penahanannya sudah habis. Buntut pemberlakuan syarat itu, pada akhir Juni lalu para napi mengamuk dan merusak pagar dan kaca jendela lapas.

M Guntur Romli mengakui bahwa penting mempelajari kitab suci masing-masing agama. Tetapi tidak boleh dipaksakan untuk syarat bebas seseorang napi. "Penting memang mempelajari kitab suci. Tapi jangan menjadi syarat untuk bebas bagi seorang napi. Jika yang bersangkutan tidak kunjung bisa, hilang hak dia untuk bebas.” tegas M Guntur Romli.

Guntur mengingatkan para politisi untuk tidak melakukan politisasi terhadap isu-isu yang sudah jelas aturannya. Menurut dia, politisasi tersebut bisa saja berdampak pada diskriminasi dan ketidakpastian hukum. "Jadi, para politisi tidak perlu mempolitisasi isu yang sudah jelas aturan mainnya. Juga jangan memberi peluang untuk diskriminasi," pungkas M Guntur Romli.



Sumber: BeritaSatu.com