KPU Sebut Sengketa PHPU Pileg Terbanyak dari Papua

KPU Sebut Sengketa PHPU Pileg Terbanyak dari Papua
Komisioner KPU Hasyim Asyari (tiga kiri) dan Wahyu Setiawan (tiga kanan) bersama Tim Kuasa Hukum KPU menyerahkan berkas jawaban gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 9 Juli 2019 | 14:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, bahwa Provinsi Papua paling banyak mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2019. Dari 260 PHPU Pileg yang teregistrasi di MK, kata Hasyim, terdapat 20 gugatan yang berasal dari Provinsi Papua.

"Kalau dibagi per provinsi paling banyak (mengajukan perkara) Papua, yakni terdapat 20 perkara," ujar Hasyim di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Menurut Hasyim, dari 20 perkara tersebut terdapat 16 perkara yang diajukan partai politik, 3 perkara yang diajukan calon anggota DPD, dan 1 perkara yang dimohonkan oleh kepala adat Papua. Meskipun Papua terbanyak, kata Hasyim, KPU akan tetap memberikan perhatian yang sama untuk semua provinsi yang mengajukan sengketa.

"Nggak juga, sama aja, semua tempat, perhatian kita sama untuk semua provinsi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan pihaknya sudah memetakan seluruh gugatan yang diajukan pemohon. KPU RI bersama KPU daerah dan tim kuasa hukum sudah menyiapkan seluruh jawaban untuk membantah dalil-dalil pemohon serta alat bukti yang mendukungnya.

"Ya nanti tinggal cocok-cocokan saja persidangan berikutnya untuk pembuktian, nanti kan adu data di situ, adu alat bukti," kata dia.

Sebagaimana diketahui, MK menggelarkan sidang pendahuluan untuk perkara PHPU Pileg 2019 dari lima provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua, hari ini, Selasa (9/7/2019).

Kemudian, pada Rabu (10/6/2019) akan ada sembilan provinsi yang menjalani sidang, yakni Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Pada Kamis (11/6/2019), MK menjadwalkan sidang untuk sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.

Terakhir, pada Jumat (12/6/2019), MK menggelar sidang untuk 11 provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan
Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, MK akan menggelarkan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Diketahui, MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU Pileg yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com