Hari Ini, KPU Hadapi 64 Sengketa Hasil Pileg di MK

Hari Ini, KPU Hadapi 64 Sengketa Hasil Pileg di MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur didampingi Hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 10 Juli 2019 | 11:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi 64 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Rabu (10/7/2-10). Ke-64 perkara PHPU Pileg ini tersebar di 9 provinsi.

"Hari ini KPU menghadapi Sidang Pendahuluan PHPU Pileg untuk pemeriksaan: dari 9 Provinsi atas 59 perkara dari partai dan 5 perkara dari perorangan, tanpa perkara DPD, sehingga total menghadapi 64 perkara dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari kedua," ujar Hasyim dalam keterangannya, Rabu (10/7/2019).

Hasyim mengatakan 64 perkara ini akan disidangkan dalam tiga panel hakim MK. Panel I yang terdiri dari hakim Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat akan memeriksa 19 perkara dari tiga provinsi, yakni Provinsi NTT, DKI Jakarta dan Sulawesi Barat.

"Dari NTT ada 6 pemohon partai, DKI Jakarta ada 6 pemohon meliputi 5 partai dan 1 perorangan dan dari Sulbar ada 7 pemohon partai," ungkap Hasyim.

Panel II yang terdiri dari hakim Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul akan memeriksa 21 perkara dari tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Banten dan Lampung. Perkara PHPU Pileg dari Jateng diajukan oleh 9 pemohon meliputi 7 partai, dan 2 perorangan. Kemudian perkara dari Banten diajukan 9 pemohon partai dan dari Lampung diajukan 3 pemohon partai.

Sementara panel III yang diisi oleh hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams akan memeriksa perkara dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

"Panel tidak akan menangani 24 perkara dari tiga provinsi. Perkara dari provinsi Sulsel diajukan 9 pemohon partai, perkara dari Sulut diajukan oleh 9 pemohon meliputi 7 pemohon partai dan 2 perorangan serta perkara dari Sulteng diajukan oleh 6 pemohon partai," terang dia.

Diketahui, hari ini merupakan hari kedua MK menggelarkan sidang pendahuluan PHPU Pileg 2019. Kemarin MK sudah memeriksa 64 perkara dari lima provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua.

Pada Kamis (11/6), MK menjadwalkan sidang untuk sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.

Terakhir, pada Jumat (12/6), MK menggelar sidang untuk 11 provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan
Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, MK akan menggelarkan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU Pileg yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com