UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roselani ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Kamis, 11 Juli 2019 | 07:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan yang nantinya akan menjadi undang-undang, tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah Air. Hal itu mengingat ada beberapa pasal yang krusial yang berpotensi menjadi penghambat, apalagi jika sudah diundangkan, akan mengikat semua piha. Presiden Joko Widodo juga sudah berkali-kali mengingatkan agar investasi di dalam negeri dipermudah dan berbagai penghalang baik regulasi dan birokrasi harus dipangkas.

“Kami dari Kadin meminta DPR dan Pemerintah yang tengah membahas RUU Pertanahan untuk mengundang kami sebagai organisasi yang menaungi berbagai asosiasi pengusaha dan menyuarakan kepentingan pengusaha. Sinkronisasi antara regulasi dan dunia usaha sangat penting. Jangan sampai apa yang diinginkan UU tersebut bertabrakan dengan realitas dunia usaha,” papar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roselani ketika dimintai tanggapannya terkait proses pembahasan RUU Pertanahan, Rabu (10/7/2019).

Dalam pandangan Rosan, RUU Pertanahan ini sangat penting mengingat regulasi itu menyangkut berbagai aspek, dan bersinggungan langsung dengan kalangan dunia usaha. Karena itu ada sekitar 9 asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Kawasan Khusus (KEK), asosiasi pertambangan dan lainnya yang menulis surat ke Kadin dan memberikan berbagai masukan mengenai RUU Pertanahan tersebut.

“Kadin telah mengirim surat kepada Ketua DPR yang isinya meminta kepada Komisi II DPR yang membahas RUU Pertanahan untuk menerima masukan kami secara langsung dan diberi kesempatan menjelaskan dari sisi dan perspektif Kadin,” ujar Rosan.

Dalam suratnya tertanggal 4 Juli 2019 itu, Kadin juga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan, mengingat RUU tersebut perlu dibahas secara mendalam dan perlu mendapat masukan-masukan langsung dari kalangan dunia usaha/Kadin.

Rosan mengatakan, semua harus melihat ke depan bagaimana dunia usaha bisa berkembang maju seperti harapan Presiden dan tentunya harapan kita semua. Karena itu, semua aturan atau UU hendaknya tidak memberatkan kalangan dunia usaha.



Sumber: Suara Pembaruan