Hari Ketiga, KPU Hadapi 73 Perkara Sengketa Hasil Pileg di MK

Hari Ketiga, KPU Hadapi 73 Perkara Sengketa Hasil Pileg di MK
Tim Kuasa Hukum KPU menyerahkan berkas jawaban gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 11 Juli 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum menghadapi 73 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Kamis (11/7/2019). Ke-73 perkara PHPU Pileg ini tersebar di sembilan provinsi.

"Hari ini KPU menghadapi Sidang Pendahuluan PHPU Pileg untuk pemeriksaan perkara dari sembilan rovinsi yang diajukan 66 partai, dua perorangan, dan lima DPD, sehingga total menghadapi 73 perkara dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari ketiga," Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Kamis (11/7/2019).

Hasyim mengatakan 73 perkata ini akan disidangkan dalam tiga panel hakim MK. Panel I yang terdiri dari hakim Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat akan memeriksa 25 perkara dari dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Papua Barat.

"Dari Sumut ada 15 pemohon meliputi dua DPD dan 13 partai. Dari Papua Barat ada 10 pemohon meliputi delapan partai, satu perorangan, dan satu DPD. Total perkara yang diperiksa Panel 1 sebanyak 25 perkara," ungkap dia.

Panel II yang terdiri dari hakim Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul akan memeriksa 26 perkara dari empat provinsi, yakni Provinsi Maluku, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri). Perkara PHPU Pileg Maluku diajukan 14 pemohon partai, dari Gorontalo oleh tiga pemohon partai, dari DI Yogyakarta oleh dua pemohon partai dan dari Kepri oleh tujuh pemohon partai.

Sementara panel III yang diisi oleh hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams akan memeriksa 22 perkara dari Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.

"Panel tiga akan menangani 22 perkara dari tiga provinsi. Perkara dari Provinsi Sumbar ada 6 pemohon partai, Sultra ada 11 pemohon meliputi 8 pemohon partai, 1 perorangan, dan 2 DPD serta Kaltim ada 5 pemohon partai," pungkas Hasyim.

Diketahui, hari ini merupakan hari ketiga MK menggelarkan sidang pendahuluan PHPU Pileg 2019. Dua hari sebelumnya MK sudah memeriksa 128 perkara dari 14 provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

MK akan menggelar sidang pendahuluan PHPU Pileg 2019 sampai besok, Jumat (12/7/2019) untuk 11 provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, MK akan menggelarkan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU Pileg yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com