Tindaklanjuti Putusan DKPP, KPU Segera Rombak Susunan Jabatan

Tindaklanjuti Putusan DKPP, KPU Segera Rombak Susunan Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman (tiga kiri), didampingi lima Komisioner KPU (kiri ke kanan), Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Evi Novida Ginting Manik. ( Foto: Beritasatu Photo / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 11 Juli 2019 | 11:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dua komisioner KPU dari jabatan masing-masing.

KPU, kata Pramono akan segera melakukan perombakan atas susunan jabatan para komisioner di internal KPU.

"Kita pasti akan segera rapat pleno untuk memutuskan tindaklanjut putusan DKPP, termasuk kalau ada pergeseran divisi, semua diatur di rapat pleno dan dituangkan di berita acara rapat pleno," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (11/7).

Pramono mengakui bahwa perombakan tersebut tidak hanya untuk Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik yang diberhentikan dari ketua divisi masing-masing. Perombakannya akan terjadi pada semua komisioner untuk mengisi jabatan ketua divisi-divisi di KPU RI.

"Karena setiap divisi masing-masing dipegang oleh salah satu komisioner KPU. Penentuannya dari kami bertujuh dalam rapat pleno," tandas dia.

Pramono menegaskan bahwa perombakan jabatan tersebut tidak menjadi masalah bagi KPU. Pasalnya, setiap komisioner mampu dan bersedia ditempatkan pada divisi mana pun.

"Pada prinsipnya kami bertujuh tidak ada masalah di tempatkan dalam divisi mana pun. Semua pasti siap untuk memegang divisi apapun," pungkas Pramono.

Diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan internal KPU terhadap dua komisioner KPU, yakni Ilham Saputra dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU dan Evi Novida Ginting Manik dari Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI.

Keduanya dinyatakan DKPP terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ilham melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tidak menindaklanjuti SK PAW Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dari Partai Hanura.

Sedang Evi melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023. 



Sumber: BeritaSatu.com