Bawaslu Sampaikan Jawaban untuk Kasasi Prabowo-Sandi

Bawaslu Sampaikan Jawaban untuk Kasasi Prabowo-Sandi
Ilustrasi Bawaslu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 11 Juli 2019 | 17:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya sudah menyerahkan jawaban atas permohonan tentang pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diajukan Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung (MA). Dalam permohonan tersebut, Bawaslu bertindak sebagai pihak tergugat.

"Bawaslu sudah menyampaikan jawaban dan kami sudah mengirimkannya kepada Mahkamah Agung 8 Juli 2019," kata Fritz Edward Siregar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Fritz mengaku bahwa jawaban Bawaslu atas permohonan Prabowo-Sandi tersebut hampir sama dengan jawaban Bawaslu atas permohonan pelanggaran TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais selaku Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke MA.

Permohonan pertama tersebut sudah dinyatakan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) pada 26 Juni 2019 karena cacat formil terkait legal standing Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais yang bukan pemohon principal.

"Jawaban kami yang sebelumnya bahwa misalnya ini bukan masuk jadi kompetensi absolut dari MA, dan juga apabila ada pelanggaran TSM (terstruktur, masif, sistematis) maka itu dibawa ke Bawaslu dan bukan ke MA," tutur Fritz.

Bawaslu, kata Fritz menjawab demikian karena pokok-pokok permohonan Prabowo-Sandi hampir sama dengan permohonan terdahulu, yakni soal kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu.

"Sebenarnya (permohonan) itu hampir sama dengan yang terlebih dahulu adanya (dugaan) pelanggaran TSM," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga Uno kembali mengajukan
Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung RI. Permohonan tersebut diterima MA pada 3 Juli 2019 dan teregister dengan nomor perkara No. 2 P/PAP/2019.

Permohonan tersebut pernah diajukan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais selaku Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke MA. Namun, MA menyatakan permohonan itu tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena cacat formil terkait legal standing Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais yang bukan pemohon prinsipal.



Sumber: BeritaSatu.com