KPU Jadikan Putusan DKPP Sebagai Bahan Evaluasi

KPU Jadikan Putusan DKPP Sebagai Bahan Evaluasi
Ilham Saputra. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 11 Juli 2019 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dua komisioner KPU dari jabatan di internal KPU akan dijadikan bahan evaluasi KPU. KPU, kata Ilham, menghormati dan akan menjalankan putusan DKPP tersebut.

DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan internal KPU terhadap dua komisioner KPU, yakni Ilham Saputra dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU dan Evi Novida Ginting Manik dari Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

Keduanya dinyatakan DKPP terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ilham melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tidak menindaklanjuti SK PAW Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dari Partai Hanura. Sedang Evi melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023.

"Putusan DKPP itu menjadi bahan evaluasi agar ke depannya KPU bekerja lebih baik. Kami menghormati putusan DKPP dan akan kami jalankan," ujar Ilham di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7).

Meskipun demikian, Ilham menegaskan KPU telah bekerja secara maksimal dalam divisinya masing-masing sehingga penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar dan aman. Dia mencontohkan dirinya yang dikenai sanksi oleh DKPP, telah bekerja maksimal dalam Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU sehingga proses pungut-hitung, pencalonan dan teknis pemilu lainnya berjalan lancar.

"Prinsipnya, kami sudah berusaha maksimal untuk menjalankan kerja kami sebagai ketua divisi teknis dan logistik sesuai aturan perundang-undangan. Ketua devisi teknis tidak hanya mengerjakan PAW, tetapi mengerjakan soal pungut hitung, pembagian dapil, pencalonan dan sabagainya," terang dia.

Menurut Ilham, KPU akan segera merombak jabatan-jabatan ketua divisi di interal KPU sebagai dampak putusan DKPP. Yang jelas, kata dia, dirinya tidak bisa menjabat ketua divisi teknis dan logistik dan Evi tidak bisa menjabat ketua sumber daya manusia, organisasi, diklat dan litbang KPU RI.

"Semua orang (ketua dan komisioner KPU) bisa jabat itu. Ketika ada dipilih sebagai anggota KPU, dilantik jadi anggota KPU, Anda harus siap untuk segala konsekuensi," pungkas dia.

 



Sumber: BeritaSatu.com