Perludem: MK Satu-satunya Ruang Selesaikan Perselisihan Hasil Pemilu

Perludem: MK Satu-satunya Ruang Selesaikan Perselisihan Hasil Pemilu
Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Yeremia Sukoyo / HA Jumat, 12 Juli 2019 | 02:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu presiden dan pileg melalui SK No 987, maka tidak ada ruang bagi caleg maupun partai politik untuk mempersoalkan hasil selain ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika KPU ketuk palu maka mekanisme koreksi ada di MK. Jadi, kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan, manipulasi itu ada di MK," kata Titi di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Karena itulah, jika ada perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, namun SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya. Dengan demikian jika ada perubahan pada DA1 maka tidak bisa dianggap ada perubahan pada hasilnya.

Saat ini sedikitnya ada tiga dapil yang bermasalah dengan formulir DA1 yakni Jatim XI, Jateng V dan Kalbar. Di tiga dapil ini, para caleg dan partai politik tidak mempermasalahkan sengketa ke MK. Namun KPU mengubah formulir DA1 dengan basis keputusan Bawaslu.

Dijelaskan Titi, untuk mengubah SK KPU No 987, tidak bisa hanya berbasis pada DA1 saja, tetapi juga perlu mengubah formulir DB, DC baru formulir DD. "Walaupun ada perubahan angka di DA1, tidak mengubah hasil KPU. Hasil itu di SK KPU, bukan di DA1. Mengubah SK KPU No 987 itu tidak bisa hanya berbasis DA1," ungkapnya.

Karena itulah, jika ada caleg yang mempermasalahkan hasil berbasis DA1 maka akan sia-sia. Sebab, caleg terpilih tetap berpatokan pada SK KPU No 987 bukan pada DA1.

"Sepanjang SK KPU No 987 itu tidak berubah maka penetapan caleg terpilih berdasarkan SK tersebut. Kecuali MK memutuskan lain," ujar Titi.

Mantan Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah juga membenarkan jika ada sengketa hasil maka yang bisa mengubahnya adalah MK.

"Jika ada sengketa itu prosesnya di sengketa hasil di MK. Jadi ruang itu di MK saja. Kalau memang ada perubahan DA1 tanpa putusan MK tidak berlaku," kata Ferry.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Akladrie menjelaskan secara legal standing apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah kedaluarsa. Maka, keputusan KPU juga batal demi hukum karena tidak sesuai.

Menurutnya, jika ada sengketa yang bisa menyelesaikan sengketa itu adalah MK. Kalau KPU tetap melanjutkan berarti melawan hukum dan Nasdem sendiri akan melakukan upaya hukum.



Sumber: Suara Pembaruan