PKB Rencana Usulkan 34 Nama Calon Menteri ke Jokowi

PKB Rencana Usulkan 34 Nama Calon Menteri ke Jokowi
Lukman Edy. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 12 Juli 2019 | 15:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan pihaknya mempertimbangkan mengusulkan 34 nama calon menteri kepada Jokowi-Ma'ruf. Lukman mengaku bahwa usulan ini belum final, namun sejumlah pihak mendorong usulan 34 nama calon menteri agar Jokowi mempunyai banyak pilihan.

"Malah kita disarankan kenapa nggak kirim 34 nama, yang 34 orang punya kualifikasi terhadap 34 kementerian," ujar Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Dengan usulan 34 nama, kata Lukman, Jokowi akan mempunyai banyak pertimbangan dalam memilih menteri. PKB, menurut Lukman, tidak kekurangan kader untuk mengisi pos-pos menteri.

"Ini baru rencana yah, nanti akan digodok oleh Ketum Pak Muhaimin (Cak Imin)," tandas dia.

Lukman mengakui Cak Imin telah bertemu Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Namun, PKB belum menyodorkan nama calon menteri kepada Jokowi dan masa menunggu aba-aba dari Presiden Jokowi.

"Cak Imin menunggu aba-aba Pak Jokowi kapan ini mulai dibicarakan. Begitu ada aba-aba dari Pak Jokowi meminta PKB memberikan daftar nama kadernya untuk jadi menteri kemudian nanti Pak Muhaimin memproses menginventarisir melakukan pembicaraan dengan pimpinan, baru keluar namanya," terang dia.

Menurut Lukman, PKB mempunyai kader-kader yang memiliki kualifikasi untuk mengisi 34 pos kementerian. Yang tidak ada, kata dia, kader yang memiliki kualifikasi mengisi jabatan menteri pertahanan.

"Kualifikasi yang mungkin tidak dikirim oleh PKB adalah Menteri Pertahanan. Kebetulan di PKB tidak ada jenderalnya. Satu-satunya partai yang tidak punya mantan TNI-Polri cuma di PKB," ungkap dia.

Meskipun demikian, lanjut Lukman, PKB tetap menyerahkan sepenuhnya penentuan nama menteri kepada Jokowi. Termasuk, kata dia protofolio menteri yang dibakal diserahkan Jokowi kepada PKB.

"Diserahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan portofolio (kementerian) PKB atau diserahkan parpol lain," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com