PKB Sebut PDIP, Golkar dan Nasdem Incar Pos Menteri Desa PDTT

PKB Sebut PDIP, Golkar dan Nasdem Incar Pos Menteri Desa PDTT
Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy tidak menuduh adanya deligitimasi KPU, tapi sejumlah fakta mengarah ke sana.
Yustinus Paat / MPA Jumat, 12 Juli 2019 | 19:09 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PKB Lukman Edy mengakui bahwa pos Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menjadi incaran sejumlah partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Selain PKB, kata Lukman PDIP, Golkar dan Nasdem juga menginginkan kadernya menjadi Mendes PDTT.

Lukman menilai bahwa pos kementerian Desa-PDTT  memang menjadi penting bagi partai yang mempunyai konsep membangun Indonesia dari desa. Karena itu, wajar jika partai koalisi berebutan untuk mengisi jabatan menteri di situ.

"Ya menang Kemdes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semia pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, buttom up merubah cara pandang membangun seperti Orba yang top down. Pasti akan sangat menarik untuk masuk di dalam kementrian desa," ujar Lukman di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

PDIP, kata dia, mempunyai kepentingan dengan Kemdes karena memiliki visi untuk memberdayakan wong cilik. Sementara rakyat kecil itu sendiri berada di desa.

"Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-teman di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ungkap dia.

PKB, lanjut Lukman, juga menganggap Kemdes sangat penting untuk melayani langsung masyarakat. Selain karena selama ini kader PKB menjabat Menteri Desa PDTT, juga terkait fokus PKB membangun Indonesia khusus daerah tertinggal dan kawasan Timur Indonesia.

"Semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementerian kawasan Indonesia Timur, kemudian kementerian pembanguan daerah tertinggal kemudian jadi kemendes. Jadi portofolionya selama ini PKB yang menata di situ," terang dia.

Lukman juga menegaskan PKB tidak berada dalam posisi mempertahankan Kemdes untuk kader PKB. Namun, PKB akan mengirimkan kader-kader terbaiknya dan memiliki kualifikasi menjadi menteri desa kepada Jokowi.

"Akhirnya, sekali lagi ini menjadi hak sepenuhnya Pak Jokowi apakah itu (Kemendes) diserahkan tetap portofolio PKB atau digilir ke parpol lain," kata dia.

Bahkan, menurut Lukman, tidak menutup kemungkinan Mendes PDTT diisi oleh orang profesional. Artinya, diisi oleh orang di luar rekruitmen parpol misalnya akademisi, birokrat atau TNI-Polri. Dia menilai semuanya mempunyai logika untuk berperan di kemdes.
.
"Oleh karena itu, kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes, bahwa komenklatur kemendes sendiri apakah tetap seperti kemendes sekarang ini atau kemudian disederhanakan atau dipecah lagi. Itu sepenuhnya jadi kewenangan prerogattif Pak Jokowi," pungkas dia



Sumber: BeritaSatu.com