PSI Laporkan Pembuat Hoaks untuk Jaga Demokrasi

PSI Laporkan Pembuat Hoaks untuk Jaga Demokrasi
Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar memberikan pidato sambutan di acara Patungan Rakyat 2019 yang digelar oleh PSI di Arya Duta Tugu Tani, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Patungan Rakyat 2019 sebagai sistem donasi baru bagi partai politik untuk menghindari korupsi dalam pendanaan partai politik dan menekankan pentingnya transparansi pendanaan partai politik. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Yustinus Paat / MPA Jumat, 12 Juli 2019 | 19:36 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta melaporkan Ninoy Karundeng ke Polda Metro Jaya. Ninoy Karundeng sendiri dilaporkan atas delik penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik lewat sebuah tulisan yang ia unggah di akun Facebook miliknya.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, mengatakan, meski telah memaafkan, ia tetap melanjutkan proses hukum. Michael menyatakan, kebebasan berpendapat jangan sampai melampaui batasan yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia.

“Kami sudah memaafkan, tapi kami ingin memastikan demokrasi di Indonesia ini bisa menjadi lebih sehat lagi, bahwa kebebasan berpendapat juga punya batasan-batasan. Fitnah tidak boleh dibiarkan,” ujar Michael di Gedung Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jumat (12/7/2019).

Kasus bermula ketika Ninoy Karundeng menuliskan status yang berjudul, “Kasihan! Grace Natalie Bukan Pemilik PSI, Ada Sunny dan Michael” dan diunggah pada Selasa (9/7/2019) malam.

Pada Rabu 10 Juli 2019 siang, Ninoy mendatangi Kantor DPP PSI untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak melalui video singkat.

Mendampingi Michael, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, mempersoalkan konten yang dikutip Ninoy. Dalam tulisannya, Ninoy mengutip laporan Tempo edisi edisi 20–26 Juni 2016.

Tulisan Tempo tersebut, pernah dilaporkan oleh Cyrus Network (CN) ke Dewan Pers dan dinyatakan melanggar etika jurnalistik.

“Sebenarnya sah-sah saja kalau mau membuat tulisan yang menarik publik. Tapi faktanya harus kuat dan benar. Kalau menulis sesuatu berdasarkan hal yang sifatnya fitnah, mencemarkan nama baik, apalagi sudah pernah ditelaah oleh Dewan Pers, tulisan Ninoy itu tidak sehat,” kata Rian Ernest.



Sumber: BeritaSatu.com