KPU: E-Rekap Diterapkan Secara Selektif di Pilkada Serentak 2020

KPU: E-Rekap Diterapkan Secara Selektif di Pilkada Serentak 2020
Suasana pengumuman hasil rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Selasa 21 Mei 2019 dini hari. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 12 Juli 2019 | 21:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya bakal menerapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik (e-rekap) secara selektif pada Pilkada Serentak 2020. KPU, kata Pramono, kemungkinan tidak menerapkan e-rekap di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

"Kalau saya pakai pandangan yang moderat kemungkinan akan diselenggarakan secara selektif di daerah tertentu, karena ini masih piloting. Uji coba tentu dilakukan sebelum 23 September 2020 berkali-kali," ujar Pramono dalam keterangannya saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2019).

Uji coba e-rekap, kata Pramono, akan menyasar daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga bisa melihat peluang daerah yang paling memungkinkan diterapkan e-rekap.

"Saat ini, kami juga belum memastikan teknis pelaksanaan e-rekap akan dimulai dari kecamatan atau dari kabupaten," ungkap dia.

Menurut Pramono, terdapat beberapa variasi pelaksanaan e-rekap. Salah satunya, seperti yang dilakukan di Korea Selatan, yang mana surat suara dari TPS dibawa ke pusat tabulasi suara di tingkat kecamatan (distrik). Dari situ, akan dilakukan penghitungan menggunakan mesin.

"Kemudian seperti di Thailand, di mana formulir C1 setelah penghitungannya di TPS, kemudian di-scan dan jadi dokumen resmi dari TPS (untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem penghitungan)," ungkap dia.

Lebih lanjut, Pramono menandaskan e-rekap akan meniadakan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara yang manual dan berjenjang. Hasil pemungutan suara akan dihitung secara elektronik sehingga diharapkan bisa mengatasi potensi manipulasi perolehan suara.

"Mudah-mudahan itu bisa mengatasi masalah manipulasi perolehan suara yang mungkin terjadi ketika pergerakan C1 dari TPS ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten/kota. Dengan e-rekap kan artinya potensi itu kita tutup," terang dia.

Dengan adanya e-rekap, kata Pramono, KPU dan masyarakat serta elemen masyarakat lainnya hanya tinggal memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Tinggal bagaimana akhirnya kita memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu betul-betul terawasi oleh publik sehinga C1-nya tidak ada manipulasi, tidak ada perubahan dari surat suara ke C1-nya," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com