Golkar: Isu Pemecatan 10 Ketua Golkar di Maluku itu Hoax

Golkar: Isu Pemecatan 10 Ketua Golkar di Maluku itu Hoax
Ilustrasi ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / CAH Sabtu, 13 Juli 2019 | 07:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait kabar adanya pemberhentian 10 ketua DPD tingkat II di Provinsi Maluku, Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Indonesia Bagian Timur DPP Partai Golkar angkat bicara. Menurutnya tidak ada pemecatan atau pemberhentian 10 Ketua DPD II tersebut.

“Terkait adanya isu pemecatan karena alasan dukung mendukung kandidat Calon Ketua Umum Golkar setahu kami tidak ada. Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku murni evaluasi hasil Pemilu 2019 dan menghasilkan rekomendasi penonaktifan sejumlah Ketua DPD II di Maluku”, ujar Derek Loupatty SH, koordinator Bakumham Partai Golkar untuk Indonesia Bagian Timur, Jumat (12/7).

Rekomendasi penonaktifan ini, kata Derek, bukanlah dari DPP, tetapi atas hasil keputusan rapat pleno DPD Provinsi Maluku. Rekomendasi ini nantinya baru akan disampaikan ke DPP Partai Golkar untuk mendapat persetujuan.

“Oleh karenanya, jika ada kabar yang menyatakan bahwa Korbid PP Wilayah Timur memerintahkan menonaktifkan mereka, itu keliru," tambah Derek.

Kesepuluh DPD II yang dimaksud antara lain DPD Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Aru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.

Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Marasabessy juga membenarkan hal tersebut. Menurut Ridwan, evaluasi kinerja ini lantaran Partai Golkar tidak meraup suara yang signifikan saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu.

Sejatinya, evaluasi kinerja di tingkat DPD II seluruh Maluku ini sudah diwacanakan sejak Mei 2019 lalu, sehingga tidak ada kaitannya dengan agenda Munas Partai Golkar yang saat ini diviralkan. Justru, ada indikasi bahwa pertemuan 10 Ketua DPD II dari Provinsi Maluku dengan Bambang Soesatyo pada Selasa (2/7/2019) adalah upaya mencari suaka politik.

Pada Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Maluku, Partai Golkar hanya mampu meraih satu kursi di Dapil VII Maluku Barat Daya – Kepulauan Tanimbar, Dapil VI Maluku Tenggara – Aru dan Kota Tual, Dapil I Kota Ambon, Dapil II Maluku Tengah dan dua kursi dari Dapil III Buru – Buru Selatan. Bahkan kursi DPR RI yang biasanya menjadi langganan Partai Golkar dari Maluku juga hilang.

“Dari Maluku, Partai Golkar kehilangan satu kursi di DPR RI," ujar Ridwan



Sumber: BeritaSatu.com