Tak Penuhi Syarat, Perkara Sengketa Pileg Akan Ditolak MK

Tak Penuhi Syarat, Perkara Sengketa Pileg Akan Ditolak MK
Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Sabtu, 13 Juli 2019 | 07:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksano mengatakan majelis hakim konstitusi akan mengeluarkan putusan sela atas perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2019 sebelum sidang pembuktian. Menurut Fajar, perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil akan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

"Nanti, majelis hakim akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hakim MK, kata Fajar akan menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Hakim memutuskan hal tersebut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Kalau tidak memenuhi syarat formil seperti tengat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan kewenangan MK, maka dinyatakan tidak diterima," ungkap dia.

Syarat tenggat waktu pengajuan sengketa harus 3 hari sejak KPU mengumumkan hasil pemilu pada 21 Mei 2019. Tiga harinya jatuh pada 24 Mei 2019. Sementara pemohon yang mempunyai legal standing atau kedudukan hukum adalah peserta pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2019.

Terkait kewenangan MK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu. Perkara yang diajukan MK adalah perkara yang terkait selisih hasil pemilu.

"Rekomendasi DPP parpol termasuk syarat formil yang harus dipenuhi, khusus bagi pemohon perseorangan yang menggugat caleg sesama parpol," pungkas dia.

Sebelumnya, Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK akan membacakan putusan sela PHPU Pileg 2019 pada 22 Juli 2019. Sebelumnya nanti MK akan menggelarkan RPH untuk memutuskan perkara-perkara yang bakal lanjut ke sidang pembuktian. RPH ini dilakukan setelah MK mendengarkan jawaban-jawaban KPU sebagai termohon dan pihak terkait serta keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU Pileg.

Hari ini, MK telah selesai menggelar sidang pendahuluan terhadap 260 PHPU Pileg 2019 dari 34 provinsi. Selanjutnya MK akan melakukan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Ke-260 sengketa PHPU Pileg ini terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com