Soal Saksi untuk PHPU Pileg 2019, KPU Masih Tunggu Putusan Sela MK

Soal Saksi untuk PHPU Pileg 2019, KPU Masih Tunggu Putusan Sela MK
Hasyim Asyari. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Sabtu, 13 Juli 2019 | 07:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memastikan kehadiran saksi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 setelah adanya putusan sela dari hakim MK. Pasalnya, ada kemungkinan perkara yang tidak memenuhi syarat formil, tidak dilanjutkan oleh MK ke sidang pembuktian.

"Soal saksi itu agenda berikutnya. Karena pekan depan agenda sidang di MK kan masih pembacaan jawaban. Kalau tidak salah jadwalnya 22 Juli majelis hakim akan membuat putusan apakah pekara-perkara ini lanjut atau tidak bisa diterima, misalkan karena aspek formilnya tidak memenuhi syarat," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (12/7/2019).

Selain menyatakan perkara tidak memenuhi syarat formil, MK, kata Hasyim, bisa saja memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang di beberapa tempat pada putusan sela 22 Juli. Jika MK memutuskan demikian, maka KPU mau tidak mau harus melaksanakan putusan tersebut.

"Mau tidak mau kita harus jalankan putusan MK tersebut," tandas dia.

Jika perkara dinyatakan diterima dan dilanjutkan ke sidang pembuktian, maka KPU akan menyiapkan saksi-saksi yang relevan dengan permohonan pemohon. Pasalnya pada sidang pembuktian, KPU akan saling mengadu alat bukti dengan pemohon.

"Kalau kemudian dinyatakan perkara ini lanjut ke agenda pemeriksaan pembuktian maka kita bisa mulai saling mencocokan alat butki. Alat bukti tersebut bisa jadi berupa surat, dokumen dan juga alat bukti adu keterangan saksi," terang dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan pihaknya sudah menyerahkan jawaban atas semua perkara PHPU Pileg pada Jumat, 5 Juli lalu. Namun, kata dia, MK masih memberikan waktu kepada KPU untuk memperbaiki jawaban dua hari sebelum sidang dengan agenda jawaban termohon dimulai.

"Jawaban tertulis KPU sudah disampaikan terakhir Jumat seminggu yang lalu. Begitu pun dengan alat bukti juga sudah disampaikan. Tapi majelis hakim masih memberikan kesempatan perbaikan jawaban mengingat perkembangan di dalam persidangan dua hari sebelum jadwal sidang," pungkas dia.

Hari ini, MK telah selesai menggelar sidang pendahuluan terhadap 260 PHPU Pileg 2019 dari 34 provinsi. Selanjutnya MK akan melakukan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Ke-260 sengketa PHPU Pileg terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com